Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Isu Pajak dalam Pemilu Australia

A+
A-
0
A+
A-
0
Isu Pajak dalam Pemilu Australia

Hari ini, 2 Juli 2016, Australia menggelar pemilihan umum. Bagaimana kemudian isu pajak menjadi salah satu sentral dalam agenda politik ini, kontributor ahli DDTCNews di Sydney, Yeni Mulyani, melaporkannya langsung untuk Anda. Berikut bagian pertama dari dua laporannya

HARI ini, Sabtu (2/7) warga Australia menggelar pesta pesta demokrasi guna memilih wakil-wakil mereka di Parlemen (DPR) dan Senat (DPD).

Selain anggota Parlemen dan Senat, pemilu tersebut juga menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri selanjutnya. Di Australia, ketua partai pemenang otomatis akan menjadi Perdana Menteri.

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Pemilu ini diikuti oleh 57 partai politik yang tercatat dan diakui oleh Komisi Pemilu Australia (AEC). Setiap partai berhak mengajukan calon anggota legislatif, masing-masing satu orang di setiap daerah pemilihan.

Dari 57 partai tersebut terdapat 4 partai yang kuat massa pendukungnya, yakni Partai Buruh (ALP), Partai Liberal, Partai Nasional, dan Partai Hijau.

Berbeda dengan Indonesia, di Australia, setiap warga negara diwajibkan untuk memilih pada pemilihan umum. Mereka yang tidak melakukan kewajiban tersebut dikenakan sanksi administrasi.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Isu Pajak

KEBIJAKAN di bidang ekonomi, khususnya perpajakan merupakan salah satu hal terpenting yang dibahas dalam setiap kampanye pemilihan umum.

Salah satu kebijakan perpajakan yang dicanangkan oleh Partai Liberal yang diketuai oleh Malcolm Turnbull yang juga adalah Perdana Menteri Australia saat ini yaitu berupa penurunan tarif pajak untuk perusahaan menjadi 25% dalam jangka waktu 10 tahun.

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Saat ini, tarif pajak perusahaan di Australia adalah 30% dan 28.5% untuk perusahaan kecil. Kebijakan ini menjadi bahan perdebatan tidak hanya dari partai oposisi namun terutama dari masyarakat umum.

Masyarakat pada umumnya merasa kebijakan ini tidak adil mengingat bahwa dengan tarif pajak yang sekarang saja, banyak perusahaan yang tidak membayar pajak.

Dalam laporan Australian Tax Office (ATO) pada bulan Maret 2016 disebutkan untuk tahun pajak 2013-2014, dari 321 perusahaan dengan penghasilan diatas AU$200 juta yang tidak membayar pajak mencapai hampir 31%nya.

Baca Juga: Pengesahan RUU PPN PMSE Jadi Prioritas Parlemen Filipina

Informasi dari kantor perbendaharaan Australia sebagaimana dikutip oleh ABC News pada 6 Mei 2016 menyebutkan bahwa prediksi kerugian penerimaan pajak karena penurunan tarif pajak perusahaan tersebut adalah sebesar AU$48,2 milyar dalam kurun waktu 10 tahun.

Mathias Cormann, dari Partai Liberal yang juga Menteri Keuangan Australia, dalam wawancara dengan ABC Radio pada 17 Mei 2016 berpendapat penurunan tarif pajak perusahaan diperlukan.

Menurut dia, tarif pajak yang kompetitif akan mendorong laju investasi, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan secara perlahan juga akan meningkatkan penghasilan. (Bersambung ke Bagian 2)

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemilu australia, pajak internasional, isu pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?