Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Isu Pajak dalam Pemilu Australia

A+
A-
0
A+
A-
0
Isu Pajak dalam Pemilu Australia

Hari ini, 2 Juli 2016, Australia menggelar pemilihan umum. Bagaimana kemudian isu pajak menjadi salah satu sentral dalam agenda politik ini, kontributor ahli DDTCNews di Sydney, Yeni Mulyani, melaporkannya langsung untuk Anda. Berikut bagian kedua dari dua laporannya

Pajak vs Investasi

HAL ini disanggah oleh Ben Oquist, Direktur Australia Institute sebagaimana dikutip oleh harian News Corps yang berpendapat bahwa investasi asing tidak akan naik dengan diturunkannya tarif pajak perusahaan. Sebaliknya pajak yang dibayarkan di Australia akan berkurang.

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

B. Oquist juga mengatakan bahwa jika penurunan tarif ini dilaksanakan maka yang di untungkan adalah negara asing seperti Amerika Serikat karena penerimaan pajak nya akan bertambah sebesar AUS$11 miliar dalam kurun waktu 10 tahun.

Saat ini tarif pajak perusahaan di Amerika Serikat adalah 35%, dengan penurunan tarif pajak perusahaan di Australia dari 30% menjadi 25% maka otomatis perusahaan Amerika Serikat tersebut akan membayar porsi jumlah pajak yang lebih besar di Amerika Serikat karena kredit pajak luar negerinya menurun.

Australia menerapkan sistim imputasi. Dalam hal ini agar penghasilan atas dividend tidak dikenakan pajak berganda, maka pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh perusahaan menjadi kredit pajak saat menghitung penghasilan shareholder dari dividen.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Artinya, penurunan tarif pajak perusahaan ini tidak memiliki fungsi yang signifikan karena, Pertama, akan menghasilkan dividen yang lebih besar yang akan dikenakan pajak ditangan shareholder.

Kedua, karena pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan menjadi kredit pada saat menghitung dividen sebagaimana diatur dalam sistim imputasi. Namun demikian sistim imputasi ini tidak berlaku untuk shareholder asing.

Tarif Pajak vs Ekonomi

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

BEBERAPA penelitian telah dilakukan untuk meneliti korelasi antara penurunan tarif pajak perusahaan dan pertumbuhan ekonomi, namun hasilnya tidak selalu konklusif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Department Perbendaharaan Australia diperkirakan bahwa penurunan tarif pajak perusahaan dalam jangka waktu panjang atau sekitar 20 tahun akan menaikan GDP sebesar 1,2%.

Namun demikian mengutip pendapat John Daley dari Grattan Institute yang dimuat dalam the Guardian tanggal 18 Mei 2016 bahwa penurunan sebesar 5% tarif pajak perusahaan tersebut harusnya tidak diukur berdasarkan pertumbuhan GDP secara keseluruhan.

Baca Juga: Pengesahan RUU PPN PMSE Jadi Prioritas Parlemen Filipina

Pasalnya, penurunan tarif ini sebagian juga dinikmati oleh perusahaan asing, sementara yang manfaatnya dinikmati secara langsung oleh Australia hanyalah sebesar 0,8%. Atau dengan kata lain sekitar â…“ dari pertumbuhan GDP tersebut mengalir ke luar negeri.

Respons Warga

UNTUK mengetahui respons masyarakat, berbagai macam polling pun dilakukan. Salah satunya adalah polling yang dilakukan oleh Omnipoll sebagaimana dikutip oleh harian Guardian Australia tanggal 24 Maret 2016 yang menyebutkan hanya 3% dari pemilih yang berpendapat bahwa penurunan tarif pajak perusahaan harus menjadi fokus kebijakan perpajakan pemerintah saat ini.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Namun demikian, apabila Partai Liberal dapat memenangkan pemilu pada tanggal 2 Juli ini, maka hampir bisa dipastikan kebijakan penurunan tarif pajak perusahaan akan dilaksanakan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemilu australia, pajak internasional, isu pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?