Iuran Naik, BPJS Kesehatan Bakal Terbebas dari Defisit Keuangan

“Proyeksinya kalau nanti Perpres 64 ini berjalan, kami hampir enggak defisit. Kurang lebih bisa diseimbangkan cash in dan cash out-nya. Tapi angka detail belum ada,” katanya melalui konferensi video, Kamis (14/5/2020).

Saat ini, lanjutnya, perusahaan memiliki utang klaim yang jatuh tempo ke rumah sakit senilai Rp4,44 triliun per 13 Mei 2020. Sementara klaim outstanding tercatat Rp6,21 triliun dan utang klaim belum jatuh tempo sebesar Rp1,03 triliun.

Jika tak ada kenaikan iuran, BPJS Kesehatan diproyeksikan mengalami defisit keuangan hingga Rp6,9 triliun tahun ini. Angka tersebut termasuk carry over defisit tahun lalu yang mencapai Rp15,5 triliun.

Meski ada kenaikan iuran, Fahmi memastikan akan dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan yang diterima masyarakat. “Karena rumah sakit bisa dibayar tepat waktu, dan servis untuk masyarakat juga berkualitas,” ujarnya.

Seperti diketahui, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan naik mulai 1 Juli 2020. Kenaikan iuran diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020. Rencananya, peserta mandiri kelas III PBPU dan BP akan mengalami kenaikan 37% menjadi Rp35.000 per bulan.

Sementara itu, untuk iuran peserta mandiri kelas II naik 96,07% dari Rp51.000 menjadi Rp100.000 per bulan. Kemudian untuk peserta mandiri kelas I naik 87,5% dari Rp80.000 menjadi Rp150.000 per bulan.

Khusus pada peserta kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran Rp16.500 sehingga peserta hingga akhir tahun 2020 cukup membayar Rp25.500 per bulan. Adapun anggaran yang disiapkan untuk bantuan iuran tersebut mencapai Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk tahun 2021 dan seterusnya, peserta kelas III akan membayar Rp35.000 per bulan dan bantuan iuran dari pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp7.000 sehingga total iuran mencapai Rp42.000 per bulan. (rig)