Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, Ini Pandangan Hipmi

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, Ini Pandangan Hipmi

Presiden Joko Widodo (tengah). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung rencana pemerintah untuk membentuk kementerian baru dalam meningkatkan investasi sebagai salah satu cara dalam menggerakkan ekonomi nasional.

Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan kementerian investasi akan mendukung agenda kerja Presiden Jokowi dalam meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi.

"Kementerian investasi, yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi menjadi langkah nyata pemerintah mendorong debirokratisasi dan tercipta iklim investasi yang lebih business friendly," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (12/4/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Ajib menilai upaya mengamankan kinerja investasi sangat penting bagi proses pemulihan ekonomi. Apalagi, investasi menopang lebih dari 30% PDB. Rencana pembentukan kementerian investasi juga sejalan dengan kebijakan deregulasi seperti diatur dalam UU Cipta Kerja.

Menurutnya, pemerintah akan memiliki instrumen kuat dalam menarik kegiatan investasi masuk ke Indonesia. Hadirnya kementerian tersebut juga membuat target investasi 2021 senilai Rp900 triliun dapat dicapai.

"Dengan target investasi tahun ini sejumlah Rp900 triliun, ini adalah target yang relatif achievable, dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur penarik investasi. Kementerian investasi menjadi sebuah jawaban di saat yang tepat," tuturnya.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Ajib menambahkan kegiatan investasi masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini. Hal ini juga tidak terlepas dari kondisi pandemi yang belum selesai dan menjadi faktor utama kontraksi ekonomi.

"Sampai terbentuknya herd immunity ke depan, sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah dan sisi supply harus terus diberikan insentif. Investasi harus menjadi salah satu penopang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan," ujarnya. (rig)

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : hipmi, kementerian investasi, pemulihan ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya