Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru Soal Pendaftaran Objek PBB

Kewajiban tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48 /PMK.03/2021 yang diundangkan pada 18 Mei 2021 dan berlaku 60 hari setelah tanggal diundangkan. PMK tersebut juga akan mencabut PMK No. 254/PMK.03/2014.

“Setiap wajib pajak wajib melakukan pendaftaran pada Ditjen Pajak melalui KPP paling lama 1 bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang PBB untuk diberikan SKT PBB,” bunyi Pasal 2 ayat (1), Senin (24/5/2021).

Terdapat enam jenis saat terpenuhinya persyaratan subjektif. Pertama, untuk objek PBB sektor perkebunan, tanggal izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau tanggal hak guna usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanahan.

Kedua, untuk sektor perhutanan, tanggal izin usaha atau penugasan yang diterbitkan Kementerian Kehutanan. Ketiga, untuk sektor pertambangan minyak dan gas bumi, tanggal kontrak kerja sama yang ditandatangani pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama.

Keempat, untuk sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, tanggal izin, kuasa, atau penugasan, yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau tanggal kontrak ditandatangani.

Kelima, untuk sektor pertambangan mineral atau batubara, tanggal izin yang diterbitkan kementerian ESDM/pemda, atau tanggal kontrak/perjanjian. Keenam, untuk sektor lainnya, tanggal izin usaha perikanan yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau tanggal izin perairan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya, terdapat empat jenis KPP tempat wajib pajak PBB-P3L mendaftarkan diri yang masing-masing tergantung pada jenis objek pajaknya antara lain KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak; KPP Minyak dan Gas Bumi; KPP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Kemudian, KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Proses pendaftaran untuk mendapatkan SKT PBB ini bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis.

SKT PBB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala KPP sebagai pemberitahuan bahwa objek pajak dan wajib pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan Ditjen Pajak. SKT PBB ini merupakan hal baru yang belum diatur dalam beleid terdahulu.

Namun, objek pajak dan wajib pajak yang telah teradministrasikan dalam sistem administrasi DJP sebelum PMK 48/2021 berlaku tidak diwajibkan melakukan pendaftaran. DJP melalui KPP tempat objek pajak terdaftar akan menerbitkan SKT PBB atas objek pajak dan wajib pajak tersebut secara jabatan. (rig)