Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kinerja APBN 2024 pada Januari: Pendapatan Turun, Belanja Naik

A+
A-
2
A+
A-
2
Kinerja APBN 2024 pada Januari: Pendapatan Turun, Belanja Naik

Data realisasi APBN 2024 per Januari yang ditampilkan Kemenkeu. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews - Kinerja pendapatan negara pada Januari 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan performa Januari 2023. Di sisi lain, realisasi belanja negara sudah mengalami kenaikan. Kendati demikian, anggaran tercatat masih surplus.

Data kinerja atau realisasi APBN 2024 tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (22/2/2024). Menurut Sri Mulyani, kinerja APBN pada Januari 2024 cukup baik.

“APBN 2024, meskipun ini adalah baru bulan pertama, kinerjanya masih menunjukkan suatu kinerja yang cukup baik,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Realisasi Pendapatan Negara Turun 7,2%

Kemenkeu mencatat realisasi pendapatan negara hingga 31 Januari 2024 senilai Rp215,5 triliun atau 7,7% dari target Rp2.802,3 triliun. Realisasi tersebut turun sekitar 7,2% dibandingkan dengan realisasi pada Januari 2023 senilai Rp232,2 triliun atau 9,4% dari target.

Jika diperinci, realisasi penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp172,2 triliun atau 7,5% dari target Rp2.309,9 triliun. Kinerja tersebut tercatat turun sekitar 7,6% dibandingkan dengan performa penerimaan perpajakan pada Januari 2023 senilai Rp186,4 triliun atau 9,2% dari target.

Penerimaan perpajakan itu terdiri atas penerimaan pajak senilai Rp149,2 triliun (7,5% dari target) dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp22,9 triliun (7,1% dari target). Dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu, realisasi kedua pos tersebut mengalami penurunan.

Baca Juga: Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Realisasi penerimaan pajak itu turun 8,1% karena realisasi pada Januari 2023 tercatat senilai Rp162,3 triliun (9,4% dari target). Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai juga turun sekitar 5,0% jika dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp24,1 triliun (8,0% dari target).

Kemudian, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Januari 2024 senilai Rp43,3 triliun atau 8,8% dari target Rp492,0 triliun. Realisasi PNBP tersebut juga mengalami penurunan sekitar 5,3% dibandingkan dengan kinerja pada Januari 2023 senilai Rp45,7 triliun atau 10,4% dari target.

Realisasi Belanja Negara Naik 30,3%

Berbeda dengan kinerja pendapatan negara yang mengalami penurunan, realisasi belanja negara pada Januari 2024 tercatat naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah naik hingga lebih dari 50%.

Baca Juga: Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Adapun realisasi belanja negara hingga Januari 2024 senilai Rp184,2 triliun atau 5,5% terhadap pagu senilai Rp3.325,1 triliun. Realisasi tersebut meningkat hingga 30,3% dibandingkan dengan performa Januari 2023 senilai Rp141,4 triliun atau 4,6% terhadap pagu.

Jika diperinci, realisasi belanja pemerintah pusat senilai Rp96,4 triliun atau 3,9% dari pagu Rp2.467,5 triliun. Kinerja tersebut tercatat naik 15,9% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai 83,2 triliun atau 3,7% terhadap pagu.

Belanja pemerintah pusat itu terdiri atas belanja K/L senilai Rp44,8 triliun (4,1% dari pagu) dan belanja non-K/L Rp51,6 triliun (3,8% dari pagu). Dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu, realisasi kedua pos tersebut mengalami kenaikan.

Baca Juga: Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Realisasi belanja K/L itu naik hingga 56,1% karena realisasi pada Januari 2023 tercatat senilai Rp28,7 triliun (2,9% dari pagu). Sementara itu, kinerja belanja non-K/L turun sekitar 5,3% jika dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp54,5 triliun (4,4% dari pagu).

Kemudian, kinerja transfer ke daerah pada Januari 2024 senilai Rp87,8 triliun atau 10,2% dari pagu Rp857,6 triliun. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sekitar 50,9% dibandingkan dengan kinerja pada Januari 2023 senilai Rp58,2 triliun atau 7,1% terhadap pagu.

APBN Masih Surplus

Dengan performa pendapatan negara dan belanja negara tersebut, kinerja APBN 2024 pada Januari masih surplus senilai Rp31,3 triliun atau 0,14% terhadap produk domestik bruto. Surplus itu lebih kecil dibandingkan dengan performa pada Januari 2023 senilai Rp90,7 triliun atau 0,43% PDB.

Baca Juga: Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Adapun realisasi pembiayaan anggaran pada Januari 2024 tercatat senilai Rp106,4 triliun atau 20,4% dari target Rp522,8 triliun. Realisasi itu naik sekitar 10,0% dibandingkan dengan realisasi pada Januari 2023 senilai Rp96,7 triliun atau 16,2% dari target.

Adapun keseimbangan primer – selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang – pada Januari 2024 tercatat surplus Rp61,4 triliun. Nilai itu lebih kecil dibandingkan dengan kinerja pada Januari 2023 yang mencatatkan surplus Rp113,9 triliun. (kaw)

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBN Kita, APBN 2024, pendapatan negara, belanja negara, perpajakan, pajak, bea cukai, PBNP, APBN, defisit anggaran, transfer ke daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 06 Juli 2024 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, DPR Pastikan Tak Bebani Fiskal

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Saat NIK-NPWP Diterapkan Penuh, DJP: WP Jangan Ada yang Tertinggal

Sabtu, 06 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Uang Bulanan Suami untuk Istri yang Statusnya Pisah Harta, Objek PPh?