MA Cabut Aturan KPU soal Mantan Terpidana Jadi Caleg

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon ... untuk seluruhnya," bunyi Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2023, dikutip pada Minggu (1/10/2023).

Menurut MA, Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, sedangkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 bertentangan dengan Pasal 182 huruf g UU Pemilu. Dengan demikian, kedua ayat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Perlu diketahui, 2 ayat tersebut dipersoalkan karena membuka pintu bagi mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif tanpa menunggu masa jeda selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA memandang tindak pidana yang diancam pidana penjara selama 5 tahun, khususnya tipikor, memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.

Namun, Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 justru memberikan kelonggaran kepada mereka yang pernah dipidana dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih.

Menurut MA, hal tersebut menunjukkan bahwa KPU masih belum memiliki komitmen penuh untuk memberantas korupsi.

"Objek permohonan hak uji materiil menunjukkan kurangnya komitmen dan semangat pemberantasan korupsi, di mana semangat penjatuhan hukuman pada putusan tindak pidana korupsi telah diperberat dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, oleh karenanya objek hak uji materiil harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum," bunyi Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2023.

Lebih lanjut, MA menilai tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang perlu ditangani secara komprehensif. Salah satu cara penanganannya adalah dengan mencegah mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif.

Tanpa persyaratan yang ketat bagi calon anggota legislatif, masyarakat berpotensi menanggung kerugian berupa proses pembangunan yang terhambat dan tidak tepat sasaran akibat produk legislasi yang koruptif.

"Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik merupakan penambahan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga seharusnya KPU menyusun persyaratan yang lebih berat bagi pelaku yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik," tulis MA. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.