Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Mendagri Tito Minta Belanja APBD untuk Program Padat Karya Dipacu

A+
A-
3
A+
A-
3
Mendagri Tito Minta Belanja APBD untuk Program Padat Karya Dipacu

Mendagri Tito Karnavian. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Dalam Negeri meminta belanja pemerintah terus dipacu pada kuartal II/2021, terutama belanja yang dapat menyerap banyak tenaga kerja atau padat karya guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan belanja APBD memiliki peran dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Untuk itu, belanja daerah perlu lebih ditingkatkan pada kuartal II/2021 ini.

"Sedapat mungkin program yang dibuat di tengah situasi pandemi ini adalah program padat karya. Program yang banyak mengajak rakyat membangun jalan, bendungan, dan lain-lain," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (7/5/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Mendagri menjelaskan belanja pemda akan banyak membantu tugas pemerintah pusat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7% pada kuartal II/2021. Untuk itu, pemerintah daerah diimbau untuk dapat bersinergi dalam memacu belanja pemda.

Menurutnya, pemerintah tengah menyusun target belanja yang wajib dilakukan pemda pada setiap kuartal tahun ini. Belanja pemda tahun ini harus memiliki target yang jelas sehingga serapan anggaran memberikan manfaat bagi proses pemulihan ekonomi.

"Untuk bisa melompat ke angka 7% tidak mungkin pemerintah pusat saja yang bergerak, pemda harus bergerak. Untuk itu, tolong belanjakan, diatur ritme belanja di daerah," tutur Tito.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Dia juga menyoroti praktik pemda yang kerap mengendapkan uang APBD di perbankan. Dia menilai perlu ada disinsentif bagi pemerintah daerah yang hobi menumpuk uang di bank seperti penundaan pencairan dana transfer.

"Jadi kalau kinerjanya ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, supaya dibelanjakan dulu, kalau seandainya sudah mulai mendekati mulai berkurang, baru transfer," ujar Tirto dikutip dari laman resmi BPKP. (rig)

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : mendagri tito karnavian, belanja apbd, pemulihan ekonomi, program padat karya, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya