Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Merger Pelindo, Jokowi Ingin Ongkos Logistik Semakin Kecil

A+
A-
3
A+
A-
3
Merger Pelindo, Jokowi Ingin Ongkos Logistik Semakin Kecil

Presiden Joko Widodo. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya terus menekan biaya logistik setelah empat BUMN pelabuhan melakukan merger menjadi PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo.

Jokowi mengatakan biaya logistik yang tinggi membuat daya saing Indonesia kalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurutnya, penggabungan BUMN pelabuhan menjadi salah satu strategi agar biaya logistik lebih rendah.

"Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Yang pertama, sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," katanya, Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Jokowi menuturkan biaya logistik pada negara kompetitor rata-rata sebesar 12%. Sementara itu, biaya logistik di Indonesia masih mencapai 23% sehingga masih tidak efisien.

Pemerintah terus membangun berbagai infrastruktur untuk mempermudah arus distribusi barang dan menurunkan biaya logistik. Adapun perintah penggabungan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV sudah disampaikan presiden sejak 7 tahun lalu.

Jokowi juga meminta Pelindo menjalin kerja sama dengan mitra di berbagai negara. Menurutnya, jaringan dan koneksi yang luas akan membuat produk-produk Indonesia lebih mudah terdistribusi ke berbagai belahan dunia.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

"Artinya apa? Produk-produk kita, barang-barang kita, bisa menjelajah ke mana-mana, masuk ke supply chain global. Gol-nya ke sana," ujarnya.

Presiden menambahkan penguatan sistem logistik akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk masuk ke dalam 8 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Menurutnya, proses merger akan terus dilanjutkan pada perusahaan-perusahaan kecil lainnya agar memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing. (rig)

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : daya saing investasi, biaya logistik, pertumbuhan ekonomi, presiden jokowi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?