Mitra Utama DJP, PERTAPSI Terima Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani

Secara khusus, Sri Mulyani menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang terus mendukung Kementerian Keuangan agar mampu menjadi institusi yang diandalkan dan melayani lebih baik.

“Melalui Penghargaan Nagara Dana Abisatya, kami berharap kolaborasi yang makin baik dengan seluruh stakeholder akan terus ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani dalam acara tersebut.

Kementerian Keuangan menyatakan selama ini PERTAPSI telah menjadi mitra utama Ditjen Pajak (DJP) dalam pembuatan aplikasi Relawan Pajak (Renjani) untuk menyebarluaskan peran dan manfaat pajak serta mendorong kepatuhan wajib pajak.

Darussalam berterima kasih atas Piagam Penghargaan Nagara Dana Abisatya yang telah diberikan Kementerian Keuangan kepada PERTAPSI. Menurutnya, upaya penguatan literasi dan kesadaran pajak tidak bisa diserahkan kepada DJP sendirian. Tax center dan akademisi perlu terus terlibat aktif.

“Sehingga terbentuk masyarakat sadar pajak yang peduli akan hak dan kewajiban pajak. Kami menyadari bahwa DJP tidak bisa dibiarkan sendiri dalam melakukan edukasi pajak. Untuk pajak, mari kita bergotong-royong,” ujar Darussalam.

Sebagai informasi, PERTAPSI bersama-sama dengan DJP membina seluruh tax center perguruan tinggi di seluruh Indonesia. PERTAPSI membantu DJP sebagai mitra kerja dalam melaksanakan tugas dan menyosialisasikan peraturan perpajakan bagi masyarakat.

Perkumpulan ini turut berperan aktif membantu masyarakat dan wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan secara benar, jelas, dan lengkap. PERTAPSI sering menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian. PERTAPSI juga aktif ikut serta public hearing dengan pihak-pihak terkait dalam hal perpajakan.

Sebagai informasi, selain PERTAPSI, ada 4 penerima Piagam Penghargaan Nagara Dana Abisatya lainnya. Pertama, Tim Polri atas Penindakan pada Operasi Gabungan Dewa Ruci. Kedua, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketiga, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia. Keempat, Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP). (kaw)