Negara Ini Mulai Pungut PPN Digital, Google Hingga Amazon Masuk Target

"Kami telah menetapkan 25 Mei sebagai batas waktu bagi perusahaan-perusahaan ini untuk mulai melakukan penyetoran pajak atau kami kenakan denda," katanya dikutip Kamis (14/3/2022).

Ratana mengatakan pemerintah perlu segera menerapkan PPN PMSE karena kegiatan ekonomi digital di Kamboja terus mengalami peningkatan, terutama di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, implementasi pemungutan PPN PMSE telah mengalami 3 kali penundaan.

Dia menyebut penerapan pajak baru akan meningkatkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya dapat mendorong perekonomian nasional. Meskipun demikian, GDT tidak memiliki angka pasti jumlah perusahaan digital yang dapat ditetapkan sebagai pemungut PPN.

Salah satu pendiri platform e-commerce Smile Shop Mak Chamroeun mengatakan Kamboja masih termasuk pasar yang kecil bagi perusahaan asing untuk memasarkan produknya. Namun, pengenaan pajak harus segera dilakukan untuk mencapai perlakuan yang adil.

"Jika perusahaan ini menjalankan bisnis dan tidak membayar pajak atau mendaftar seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang Kamboja, maka tidak pantas bagi mereka untuk berdagang di sini," ujarnya dilansir phnompenhpost.com.

Chamroeun menilai pemerintah perlu membuat studi lebih lanjut tentang seberapa besar potensi transaksi dari perusahaan digital asing di Kamboja. Melalui langkah ini, berkontribusi perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan lebih terukur.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Keputusan No. 65 yang mengatur pengenaan PPN PMSE untuk penyediaan barang dan jasa digital serta e-commerce lainnya. Dengan kebijakan itu, PPN akan berlaku pada semua kegiatan perdagangan di Kamboja, baik yang dilakukan termasuk pada pedagang non-residen di luar negeri.

Pengenaan PPN PMSE dinilai akan meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.