Pajak Jadi Penentu Kualitas Pendidikan, Wamenkeu Beberkan Alasannya

"Kita menuntut pendidikan yang baik untuk masyarakat. Uangnya dari mana? Kita kumpulkan dari masyarakat, kita kumpulkan dari pajak," katanya dalam kuliah umum di Universitas Nias Raya, Senin (11/9/2023).

Suahasil mengatakan pemerintah memiliki berbagai program untuk perbaikan kualitas pendidikan. Di level perguruan tinggi, program yang tersedia antara lain beasiswa melalui skema bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah).

Dengan berbagai program beasiswa tersebut, peran universitas juga tetap diperlukan agar mahasiswa mudah untuk mengaksesnya.

Dia kemudian menyinggung beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga berasal dari APBN, yang dikontribusikan oleh pajak. Beasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi.

Meski demikian, Suahasil juga mewanti-wanti agar penerima beasiswa dari pemerintah dapat berkontribusi untuk masyarakat.

"Kalau orang dapat beasiswa LPDP, dia harus mengembalikannya. Bukan dalam bentuk utang, tetapi dikembalikan dalam bentuk kerja di tengah masyarakat," ujarnya.

Suahasil menambahkan pembangunan ekonomi ke depan bakal dihadapkan pada berbagai tantangan. Menurutnya, ada 4 kunci yang harus dilaksanakan agar Indonesia dapat menjaga pembangunan ekonominya secara berkelanjutan.

Pertama, memetik pelajaran dari pandemi Covid-19 sekaligus tetap menjaga kewaspadaan terhadap risiko kesehatan di masa depan. Kedua, mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, terutama UMKM.

Ketiga, beradaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi digital. Keempat, mengarahkan pembangunan pada ekonomi hijau. (sap)