Pemerintah Kucurkan Jaminan Kredit Korporasi Padat Karya

"Diharapkan semua jadi bisa menyalurkan untuk restrukturisasi sehingga ekonomi Indonesia dan sektor korporasi bisa kembali pada posisi semula," katanya dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama untuk program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya, Rabu (29/7/2020).

Airlangga mengatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.72 Tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp53,57 triliun pada tahun ini sebagai pembiayaan korporasi. Fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi tersebut diberikan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan.

Pelaku usaha korporasi yang dijamin ini tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM. Penjaminan juga tidak termasuk untuk korporasi dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60% dari kredit. Namun, untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin bisa mencapai 80% dari kredit.

Sektor prioritas tersebut antara lain pariwisata termasuk hotel dan restoran, otomotif, garmen dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas, serta sektor usaha lainnya yang memenuhi kriteria terdampak pandemi sangat berat.

Pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100% atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50% untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp 1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dengan total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah memperluas fungsi LPEI dari yang semula hanya mendukung pembiayaan ekspor, kini diperluas untuk yang industri substitusi impor. PII yang semula hanya memberikan penjaminan infrastruktur, sekarang desain ulang agar bisa menjadi second layer dari guarantee atau loss limit untuk sektor korporasi padat karya.

"Ini bisa menimbulkan optimisme terhadap kegiatan karena modal kerja berarti perusahaannya survive dan mulai bergerak lagi untuk bisa melakukan aktivitas ekonominya," ujarnya.

Pemerintah juga telah menunjuk 15 perbankan yang akan memanfaatkan fasilitas penjaminan pemerintah tersebut, yakni BCA, Bank Danamon, Bank DBS, Bank HSBC, dan Bank ICBC. Ada pula Bank Maybank, Bank Resona Perdania, Bank Standard Chartered, Bank UOB, Bank DKI, serta Bank MUFG. Selain itu, ada empat bank anggota Himbara, yakni Bank Mandiri,BNI, BRI, dan BTN. (kaw)