Pemerintah Usul 3 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023, Termasuk RPJPN

"RUU RPJPN 2025-2045 tidak masuk dalam daftar prolegnas jangka menengah 2020-2024, namun sangat mendesak untuk disahkan pada 2023," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, dikutip pada Rabu (23/8/2023).

Menurut Yasonna, RUU RPJPN 2025-2045 perlu segera disahkan mengingat periode RPJPN 2005-2025 akan segera berakhir.

Terlebih, lanjutnya, RPJPN 2025-2045 bakal menjadi pedoman bagi capres dan cawapres dalam menyusun visi dan misinya masing-masing dalam pemilu presiden (pilpres) 2024.

"Karena mendesak untuk disahkan pada 2023, kami usulkan untuk dimasukkan dalam prolegnas prioritas 2023," katanya.

RUU Penilai

Lebih lanjut, pemerintah memandang RUU Penilai juga perlu diprioritaskan mengingat profesi penilai memiliki peran sentral dalam perekonomian.

"Tuntutan masyarakat dalam perekonomian menghendaki adanya kepastian nilai untuk menghindari praktik yang merugikan masyarakat akibat tidaknya akses masyarakat terhadap penilai," tutur Yasonna.

Kemudian, RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional juga perlu dimasukkan dalam prolegnas prioritas 2023 guna memberikan payung hukum atas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang udara.

Selain itu, pemerintah mengusulkan RUU Pembinaan Hukum Nasional masuk dalam prolegnas jangka menengah 2020-2024. Menurut Yasonna, RUU ini diperlukan untuk mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam hukum.

"Pengaturan tentang pembinaan hukum nasional sebagai proses pembinaan pembentukan hukum dan pembinaan pelaksanaan hukum akan menciptakan lingkungan hukum yang efektif," ujar Yasonna.

Tambahan informasi, usulan RUU Pembinaan Hukum Nasional masuk dalam prolegnas jangka menengah 2020-2024 juga telah mendapatkan persetujuan dari Baleg DPR. (rig)