Penyelesaian Sengketa Jadi Sumber Ketidakpastian Pajak?

Untuk mencegah kondisi ini, IMF dan OECD berupaya mengedepankan tentang pentingnya kepastian dalam sistem pajak melalui publikasi berseri dengan tajuk Tax Certainty pada 2017, 2018, dan 2019.

Publikasi yang ditujukan kepada Sekretariat G20 tersebut punya proposisi mendasar, bahwa kepastian pajak akan menentukan tingkat investasi sekaligus kepatuhan sukarela.

Salah satu sumber ketidakpastian yang disoroti ialah kinerja penyelesaian sengketa pajak di tingkat banding yang umumnya berada di ranah pengadilan pajak tiap negara.

Secara garis besar, terdapat empat faktor sumber ketidakpastian pada area tersebut. Pertama, lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh putusan. Kedua, putusan pengadilan yang tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten.

Ketiga, keterbatasan akses atas putusan pengadilan pajak. Keempat, praktik korupsi. Keempat hal tersebut dinilai menciptakan rendahnya prediktabilitas, transparansi, dan biaya kepatuhan yang tidak kecil.

Pada seri pertama publikasi tersebut (2017), IMF dan OECD mengukur bobot keempatnya. Pengukuran dilakukan melalui survei terhadap wajib pajak, sebanyak 724 perusahaan yang berpusat di 62 negara, serta otoritas pajak di 25 negara. Tabel berikut menunjukkan skor tiap faktor dari sisi wajib pajak dan otoritas pajak.

Sumber Ketidakpastian dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Sumber: IMF/OECD, Tax Certainty (2017), Lampiran Tabel 17B dan 1C.
Catatan: Skor memiliki skala ‘1’ (tidak penting) hingga ‘5’ (sangat penting). Persentase nilai 4 dan 5 artinya menunjukkan sejauh mana responden menilai faktor tersebut berpengaruh krusial terhadap ketidakpastian (ditunjukkan dari nilai ‘4 & 5’).

Secara umum, durasi penyelesaian sengketa pajak menjadi sumber ketidakpastian tertinggi baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas pajak. Artinya, lamanya waktu untuk menunggu putusan pengadilan pajak membuat situasi yang tidak berkepastian bagi kedua pihak.

Lebih lanjut, putusan yang tidak konsisten menempati peringkat kedua sumber ketidakpastian. Kondisi tersebut membuat hasil akhir atas suatu putusan tidak dapat diprediksi oleh kedua belah pihak.

Meski otoritas pajak dan wajib pajak menempatkan faktor ini pada peringkat kedua, terdapat gap skor yang lebar antara keduanya. Dengan kata lain, inkonsistensi tersebut relatif tidak dipermasalahkan oleh otoritas pajak.

Peringkat ketiga ditempati oleh ketidakpastian yang bersumber dari tidak dipublikasikannya putusan secara penuh. Keterbatasan akses putusan menyebabkan publik tidak dapat mempelajari secara detail argumentasi, fakta, serta pertimbangan putusan hakim.

Dengan demikian, kualitas putusan, konsistensi, hingga prediktabilitasnya sulit untuk dipastikan. Kemudian di peringkat terakhir ditempati oleh faktor korupsi pada sistem pengadilan pajak. (rig)