Perbaiki Masalah Fundamental, Inklusi Pajak Jadi Faktor Krusial

Dalam acara yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pajak Bertutur 2019 ini, Darussalam mengatakan tenaga pendidik akan menjadi faktor kunci dalam mengurai permasalahan mendasar dalam aspek pajak di Indonesia.

“Kita semua yang ada di sini dari perguruan tinggi memainkan peran sebagai agent of change dalam sistem pajak kita,” katanya di Auditorium Cakti Budhi Bhakti, Kantor Pusat DJP.

Menurutnya, ada tiga indikator utama yang menjadi masalah fundamental dalam sistem pajak saat ini. Pertama, masih rendahnya tax ratio. Tahun lalu, tax ratio Indonesia sebesar 11,5%, masih lebih rendah dari angka ideal – versi IMF – yang dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan sebesar 15%.

Kedua, masih besarnya tax gap. Berdasarkan riset dari Pessino dan Fenochietto, ada sekitar 57% potensi pajak di Indonesia yang belum bisa digali oleh otoritas. Hal ini menunjukkan masih cukup lebar ruang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Ketiga, masih rendahnya kepatuhan pajak. Darussalam menyebut pada saat ini, dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia, jumlah angkatan kerja mencapai 131 juta orang. Mirisnya, dari jumlah tersebut hanya 42 juta orang yang terdaftar di sistem administrasi pajak dengan memiliki NPWP.

Jika dilihat lebih detail, dari 42 juta WP terdaftar, hanya 17,6 juta yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) kepada otoritas. Sementara, jumlah WP yang menyampaikan SPT hanya 70,4% dari jumlah WP yang wajib menyampaikannya tersebut.

“Ini menjadi tugas kita bersama sebagai agent of change untuk secara bersama-sama angka tax ratio, perkecil tax gap, dan meningkatkan kepatuhan," paparnya.

Untuk memperbaiki masalah fundamental pajak tersebut perlu adanya upaya menanamkan kesadaran pajak sejak dini. Sarana eduksi menjadi doktrin paling mendasar untuk menciptakan kepercayaan kepada otoritas.

Oleh karena itu, Managing Partner DDTC itu berpendapat kalangan pendidikan memainkan peran penting untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini. Upaya menanamkan kesadaran itu dimulai dari awal dengan terus konsisten mengedukasi masyarakat.

“Harus disiplin melakukan edukasi sejak dini mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Hal ini tidak bisa dilakukan DJP sendirian, semua pihak termasuk dunia pendidikan harus ikut terlibat dalam menanamkan inklusi pajak,” jelas Darussalam. (kaw)