Percepat Pemulihan Ekonomi di Negara Berkembang, Ini Saran IMF

"Paket kebijakan fiskal baru di Uni Eropa dan Amerika Serikat dapat menambahkan PDB global hingga US$4,6 triliun pada 2021 hingga 2026," sebut IMF dalam Fiscal Monitor edisi Oktober 2021, Kamis (14/10/2021).

IMF menjelaskan proses pemulihan tersebut tidak berlaku sama di negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah. Mereka masih tertahan sejumlah faktor seperti rendahnya ketersediaan vaksin dan minimnya ruang fiskal pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi.

Negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah akan menghadapi risiko tidak bisa mengikuti laju pemulihan ekonomi global yang diproyeksikan normal kembali pada 2026. Untuk itu, bantuan internasional tetap diperlukan pada beberapa kasus negara.

Dukungan tersebut antara lain restrukturisasi utang, peningkatan produksi dan pengiriman vaksin. Laporan IMF menyatakan terdapat 4 aspek yang perlu dilakukan untuk mendukung pemulihan dan melakukan transformasi ekonomi ramah lingkungan.

Pertama, meningkatkan kerja sama internasional untuk mengatasi ketimpangan ketersediaan vaksin, perawatan kesehatan dan peralatan pelindung dalam menghadapi pandemi.

"IMF dan komunitas internasional memberikan dorongan pada likuiditas global dan menyediakan dukungan keuangan bagi negara berkembang dengan penghasilan rendah. Namun, masih banyak yang harus dilakukan melalui hibah, pinjaman dan keringanan utang," sebut IMF.

Kedua, perlu adanya peningkatan belanja publik pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Proses transfer fiskal juga harus lebih baik dengan meningkatkan kompetensi SDM dan memperkuat jaring pengaman sosial.

Ketiga, bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat. Jika permintaan swasta pulih lebih cepat maka kebijakan fiskal harus diperketat. Hal ini penting untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga dengan tiba-tiba yang mengganggu pemulihan ekonomi.

Keempat, pemerintah harus memperkuat kredibilitas pengelolaan fiskal melalui mobilisasi pendapatan dalam jangka menengah dan lebih efisien dalam melakukan belanja.

"Bagi negara berkembang akan makin sulit mengakses pinjaman dengan biaya rendah. Untuk itu, pemerintah harus memperkuat pengelolaan fiskal dalam jangka menengah," ujarnya. (rig)