Perkuat Kapasitas Fiskal Daerah, Anggaran TKD 2023 Capai Rp799 Triliun

“Kenaikan ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,” katanya dikutip dari laman Kemenkeu, Rabu (31/8/2022).

Merujuk pada dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2023, anggaran TKD tersebut terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dengan alokasi Rp136,3 triliun, dana alokasi umum (DAU) sejumlah Rp396 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp182,9 triliun.

Kemudian, dana otonomi khusus sejumlah Rp17,2 triliun, dana keistimewaan DI Yogyakarta senilai Rp1,3 triliun, dana desa Rp70 triliun dan insentif fiskal Rp8 triliun. Selanjutnya, dana tersebut akan mendukung beberapa kebijakan TKD pada tahun depan.

Pertama, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Kedua, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, memperkuat penggunaan anggaran TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas. Kelima, mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik.

Keenam, mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan. (rig)