Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Perkuat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, DJP Mulai Pakai Aplikasi Ini

A+
A-
18
A+
A-
18
Perkuat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, DJP Mulai Pakai Aplikasi Ini

Logo 4 aplikasi berbasis data analisis yang baru saja diluncurkan DJP. 

JAKARTA, DDTCNews - Setelah dirilis pada 14 Juli 2021, sebanyak 4 aplikasi berbasis data analisis sudah mulai digunakan pegawai Ditjen Pajak (DJP). Penggunaan aplikasi pendukung pelaksanaan tugas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (28/7/2021).

Adapun keempat aplikasi yang dimaksud antara lain Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Transfer Pricing (TP), Ability to Pay (ATP), Smartweb, dan Dashboard Wajib Pajak (WP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya.

"Aplikasi baru berbasis data analisis … telah tersedia dan dapat diakses oleh para AR (account representative), pemeriksa, maupun juru sita,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor.

Baca Juga: Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

Keempat aplikasi tersebut akan membantu pelaksanaan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak. Ketiga fungsi tersebut diharapkan dapat berjalan makin efektif dan efisien karena pegawai pajak berbekal data.

Selain mengenai penggunaan aplikasi berbasis data analisis, ada pula bahasan terkait dengan kinerja penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang masih minus. Selain itu, ada bahasan mengenai kinerja penanaman modal pada semester I/2021.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Keamanan Data Wajib Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas sudah memiliki mekanisme pemanfaatan data. Dia juga memastikan keamanan data wajib pajak tetap terjaga. Akses data wajib pajak pada 4 aplikasi tersebut diberikan secara terbatas.

Baca Juga: Sudah 7 Layanan Resmi Pakai NIK sebagai NPWP, Siap-Siap Bertambah!

Pasalnya, hanya pegawai yang memiliki keterkaitan dengan proses bisnis pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dapat mengakses data analisis dari 4 aplikasi tersebut. Selain itu akses data dilakukan secara berjenjang. Simak ‘DJP Awasi WP Lewat Aplikasi, Bagaimana Akses Penggunaan Datanya?’. (DDTCNews)

Sosialisasi Internal Penggunaan Aplikasi Berbasis Data Analisis

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan setelah dirilis, otoritas akan memperluas penggunaan 4 aplikasi berbasis data analisis pada unit vertikal otoritas. Fiskus perlu dibekali keterampilan penggunaan aplikasi tersebut untuk menunjang pekerjaan.

“Saat ini terus dilakukan sosialisasi internal untuk membantu para AR (account representative), pemeriksa, dan juru sita semakin memahami aplikasi tersebut,” katanya. Simak ‘Optimalkan Aplikasi Berbasis Data Analisis, DJP Gelar Sosialisasi’. (DDTCNews)

Baca Juga: Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Fungsi Aplikasi Berbasis Data Analisis

Aplikasi CRM Fungsi TP akan memberikan peta risiko wajib pajak yang menggunakan transfer pricing untuk penghindaran pajak. Kemudian, Dashboad WP KPP Madya merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk pengawasan kinerja penerimaan pajak dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya.

Selanjutnya, Smartweb merupakan alat yang bisa menggambarkan hubungan wajib pajak orang pribadi kaya, keluarganya, dan perusahaan grupnya. Aplikasi ATP untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan bayar wajib pajak. Simak ‘Awasi Wajib Pajak, DJP Pakai 4 Aplikasi Berbasis Data Analisis Ini’. (DDTCNews)

Penerimaan PPh Masih Minus

Meskipun realisasi total penerimaan pajak pada semester I/2021 sudah tumbuh 4,9%, pos PPh masih negatif. Berdasarkan pada data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan PPh tercatat senilai Rp325,47 triliun atau mencapai 58,4% dari total penerimaan pajak Rp557,77 triliun. Meskipun masih dominan, kinerja penerimaan PPh pada semester I/2021 ini tercatat minus 1,46% secara tahunan.

Baca Juga: E-Faktur Belum Pakai NPWP 16 Digit, Ini Penjelasan DJP

Jika diperinci, realisasi penerimaan PPh nonmigas tercatat senilai Rp303,17 triliun atau 47,52% dari target Rp638,00 triliun. Capaian itu turun 2,9% secara tahunan. Sementara realisasi penerimaan PPh migas senilai Rp22,31 triliun atau tumbuh 23,54% secara tahunan.

Otoritas menyebutkan hampir seluruh jenis penerimaan PPh masih mengalami tekanan pada semester I/2021. Hanya setoran PPh Pasal 26 dan PPh final yang mampu tumbuh positif pada 6 bulan pertama 2021. (DDTCNews)

Realisasi Investasi Semester I/2021

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi pada semester I/2021 senilai Rp442,8 triliun atau 49,2% dari target Rp900 triliun. Kinerja itu mencatatkan pertumbuhan 10% secara tahunan.

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Realisasi penanaman modal asing (PMA) senilai Rp228,5 triliun atau tumbuh 16,8% secara tahunan. Sementara itu, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada semester I/2021 senilai Rp214,3 triliun atau tumbuh 3,5% secara tahunan. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak

DDTC resmi meluncurkan buku terbaru berjudul Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak pada Selasa (27/7/2021). Peluncuran dilakukan bersamaan dengan momentum HUT ke-14 DDTC.

Penulis buku ke-12 terbitan DDTC ini adalah Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, Expert Consultant DDTC Khisi Armaya Dhora, dan Assistant Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Erika. Simak artikel peluncuran buku tersebut di sini. (DDTCNews)

Baca Juga: Belum Semua Layanan Pajak Mengakomodasi NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor Vaksin

Hingga 19 Juli 2021, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah memberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas pengadaan vaksin Covid-19 senilai Rp2,46 triliun.

Fasilitas fiskal itu diberikan atas impor 143,6 juta dosis vaksin Covid-19. Semua vaksin tersebut diimpor melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jika diperinci, vaksin Sinovac yang telah diimpor mencapai 118,5 juta dosis. Kemudian, AstraZeneca 14,9 juta dosis, Sinopharm 6,25 juta dosis, dan Moderna 4 juta dosis. (DDTCNews)

Pajak Karbon

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua negara telah menggunakan berbagai sumber daya untuk menurunkan emisi karbon, baik dari sisi fiskal maupun kebijakan lain. Indonesia sudah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung upaya penurunan emisi karbon.

Baca Juga: DJP Belum Saklek Terapkan NIK sebagai NPWP, Jadinya Berlaku Gradual

Insentif tersebut meliputi pemberian tax allowance dan tax holiday untuk investasi energi baru dan terbarukan. Pemerintah juga memberikan pembebasan PPnBM atas pembelian kendaraan listrik untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan menerapkan pajak karbon. Rencana tersebut sudah masuk dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sedang dibahas bersama DPR. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Integrasi NIK-NPWP Berlaku 2 Hari Lagi, Pihak Lain Diberi Kelonggaran

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, aplikasi DJP, CRM Fungsi TP, ATP, Smartweb, Dashboard WP KPP Madya

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 29 Juli 2021 | 00:41 WIB
Aplikasi Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Transfer Pricing (TP), Ability to Pay (ATP), Smartweb, dan Dashboard Wajib Pajak (WP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya yang diluncurkan oleh DJP merupakan bentuk modernisasi sistem adminsitrasi perpjakan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. M ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Juni 2024 | 09:06 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Tarif PPN 12%, Sri Mulyani: Kami Serahkan Pemerintah Baru

Rabu, 12 Juni 2024 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Banyak AR Bakal Jadi Fungsional, Menkeu Mohon Anggaran Tak Dipangkas

Selasa, 11 Juni 2024 | 09:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perkembangan Coretax DJP, Deployment Direncanakan Akhir 2024

Senin, 10 Juni 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, Sri Mulyani Tambah Power KPP Pratama dan Madya

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya