Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dipatok 5,3%, Juga Perhitungkan Risiko Resesi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyatakan penetapan target itu sudah mempertimbangkan berbagai ketidakpastian pada 2023, termasuk ancaman resesi global. Meski demikian, desain APBN 2023 juga menggambarkan optimisme perekonomian akan membaik.

"Pasti ada risikonya. Makanya, sewaktu kita desain APBN pasti dengan ketidakpastian yang akan terus terjadi. Kita bilang optimis, iya, tapi juga waspada," katanya, dikutip pada Jumat (29/9/2022).

Febrio mengatakan pengelolaan APBN 2023 masih akan menghadapi tantangan berat seperti tahun-tahun sebelumnya. Setelah pandemi Covid-19, kini pengelolaan dihadapkan pada ketidakpastian akibat naiknya tensi geopolitik global.

Kenaikan harga komoditas pangan dan energi telah menyebabkan banyak negara telah mengalami lonjakan inflasi, termasuk Amerika Serikat (AS). Kondisi itu kemudian direspons AS dengan menaikkan suku bunga acuan, sehingga pada akhirnya bakal memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dia menjelaskan APBN akan tetap memainkan peran sebagai shock absorber di tengah berbagai ketidakpastian global. Meski dunia dihadapkan pada ancaman resesi, APBN akan bekerja agar ekonomi Indonesia tetap dapat tumbuh positif.

Selain mendorong pemulihan ekonomi, Febrio menyebut pemerintah juga akan menggunakan APBN 2023 sebagai instrumen untuk menangani persoalan seperti kemiskinan. Dalam hal ini, APBN akan melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan dari tekanan kenaikan harga pangan dan energi.

Pada 2023, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 7,5% hingga 8,5%. Dia menilai target tersebut cukup realistis dan dapat dicapai melalui penguatan berbagai program bantuan sosial.

"Memang fleksibilitas dari APBN menjadi fitur yang cukup berharga. Kita sudah 2 tahun terakhir selalu mengatakan bahwa tema utama dari APBN adalah shock absorber," ujarnya. (sap)