PKP Bukan Pedagang Emas, Perhiasan Non-Emas Tak Kena PPN 1,1 Persen

"Kalau dia hanya menjual permata saja, tidak pernah ada emasnya, itu memang wilayah lain. Jadi, tidak termasuk dalam skema ini [PMK 48/2023]," ujar Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama, dikutip pada Minggu (14/5/2023).

Dia menuturkan pemungutan PPN 1,1% atas penyerahan perhiasan yang tak terbuat dari emas, batu permata, dan batu lainnya oleh PKP pabrikan atau pedagang emas perhiasan dirancang untuk mempermudah PKP tersebut melaksanakan kewajiban pemungutan PPN.

"Selain menjual emas perhiasannya sendiri, tetapi juga perhiasan yang bukan emas, ya sudah perlakuannya disamakan saja. Ini untuk memberikan kemudahan dari sisi subjeknya," ujarnya.

Perlu dicatat, selain terutang PPN, penjualan perhiasan yang tak terbuat dari emas, batu permata, dan batu lainnya juga terutang PPh Pasal 22 sebesar 0,25%. PPh Pasal 22 harus dipungut pada saat penjualan dan bersifat tidak final.

PPh Pasal 22 atas penjualan perhiasan yang tak terbuat dari emas, batu permata, dan batu lainnya tidak dikenakan atas penjualan kepada konsumen akhir, wajib pajak yang dikenai PPh final UMKM, dan wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas (SKB) PPh Pasal 22.

PMK 48/2023 telah diundangkan pada 28 April 2023 dan dinyatakan mulai berlaku pada 1 Mei 2023. (rig)