Presiden Terbitkan PP Soal Perizinan Usaha dan Fasilitas Fiskal di IKN

“PP ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar kepada pelaku usaha dalam rangka percepatan pembangunan di IKN,” demikian penggalan Pasal 2 ayat (1) PP 12/2023, dikutip pada Rabu (8/3/2023).

Untuk mempercepat pembangunan di IKN, otorita IKN menetapkan daerah mitra berdasarkan kriteria, rencana detail tata ruang IKN, dan rencana induk IKN.

Daerah mitra adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk untuk pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN yang bekerja sama dengan otorita IKN. Penetapan daerah mitra diputuskan oleh kepala otorita IKN.

Selanjutnya, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di IKN atau kegiatan usaha di daerah mitra diberikan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal.

Kegiatan usaha yang diberikan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal di daerah mitra akan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala otorita.

Kemudian, pemberian fasilitas fiskal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di daerah mitra dikoordinasikan oleh otorita IKN dengan pemerintah daerah di daerah mitra.

Sementara itu, pemberian fasilitas fiskal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dikoordinasikan oleh otorita IKN dengan pemerintah pusat.

Sebagai informasi, lingkup pengaturan PP 12/2023 ini meliputi perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan, dan evaluasi. PP yang ditandatangani presiden dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ini berlaku mulai 6 Maret 2023. (rig)