Revisi PP Pajak Migas Bukan Satu-satunya Penentu Daya Tarik Investasi

"Investasi tidak hanya dipengaruhi kebijakan fiskal. Banyak faktor lain yang jadi pertimbangan, seperti kemudahan perizinan, kepastian hukum dan regulasi, serta success rate dari aktivitas eksplorasi itu sendiri," kata Kurnia, Jumat (25/8/2023).

Kendati begitu, Kurnia tetap mengapresiasi upaya perbaikan regulasi, khususnya yang mengatur tentang aspek perpajakan hulu migas. Menurutnya, aspek fiskal juga turut mendukung kemudahan investasi dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Secara bertahap, menurutnya, sektor migas Indonesia makin menarik bagi investor. IHS Markit Investor Attractiveness pada Juni 2023 menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-9 dari 14 negara di dunia.

"Dan secara konsisten ranking tersebut meningkat sejak 2020," kata Kurnia.

Sebagai informasi, pemerintah tengah menggodok revisi atas 2 peraturan pemerintah (PP) yang mengatur aspek perpajakan hulu migas. Kedua beleid yang dimaksud adalah PP 27/2017 mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha hulu migas, serta PP 53/2017 soal perlakukan perpajakan pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak gross split.

Kurnia menyampaikan ada sejumlah poin perubahan yang dimatangkan melalui revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017 ini. Antara lain, tentang pemberian fasilitas perpajakan untuk KKKS setelah tahap produksi komersial dengan kriteria tertentu dan batasan jangka waktu bagi KKKS dengan production sharing contract (PSC) cost recovery untuk mendapatkan fasilitas perpajakan.

Kemudian, diatur pula imbalan domestic market obligation (DMO) hingga 100% dan pemanfaatan teknologi penyimpanan carbon capture and storage (CCS) atau carbon capture, utilization, and storage (CCUS) dalam operasional hulu migas. (sap)