Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Rugikan Negara Rp17 Miliar, Penerbit Faktur Pajak Palsu Ditangkap

A+
A-
10
A+
A-
10
Rugikan Negara Rp17 Miliar, Penerbit Faktur Pajak Palsu Ditangkap

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Penyidik Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Selatan II menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan beserta barang buktinya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Tersangka berinisial AS diduga melakukan tindak pidana perpajakan berupa penerbitan faktur pajak palsu dan secara sengaja menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT KIP, PT PIB, dan PT MIP.

"Perbuatan tersangka telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp17,33 miliar," tulis Kanwil DJP Jakarta Selatan II dalam keterangan resmi, dikutip Senin (16/3/2021).

Baca Juga: Perkuat Penegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Kunjungi Kantor Polda

Berdasarkan temuan kanwil, AS menerbitkan faktur palsu dan menyalahgunakan NPWP serta pengukuhan PKP PT KIP, PT PIB, dan PT MIP selama 4 tahun yakni sejak masa pajak Januari 2012 hingga masa pajak Desember 2015.

Ketiga perseroan yang NPWP dan pengukuhan PKP-nya disalahgunakan oleh AS adalah perseroan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cilandak. Tindak pidana yang dilakukan AS diduga kuat melanggar Pasal 39A UU KUP.

Pada pasal tersebut, setiap orang yang secara sengaja menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenai pidana penjara selama 2 tahun hingga 6 tahun dan denda paling sedikit sebesar 2 hingga 6 kali lipat dari nominal pada faktur pajak.

Baca Juga: Bea Cukai Bakar 40 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilainya Rp48,5 Miliar

Kanwil menyatakan penindakan tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara otoritas pajak, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI. Penindakan ini juga menunjukkan keseriusan otoritas pajak dalam menegakkan hukum di bidang perpajakan.

"Penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Jaksel ini akan memberikan peringatan bagi pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN," kata kanwil. (rig)

Baca Juga: Diduga Mau Kabur, DJP Tangkap Terduga Pelaku Tindak Pidana Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : provinsi dki jakarta, penegakan hukum, faktur pajak palsu, kerugian negara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Mei 2024 | 11:30 WIB
BEA CUKAI KUDUS

Sisir Gudang Sortir Jasa Ekspedisi, DJBC Amankan Paket Rokok Ilegal

Rabu, 22 Mei 2024 | 17:15 WIB
KANWIL DJP RIAU

Sita Serentak Periode II, DJP Riau Amankan Aset WP Rp9,2 Miliar

Minggu, 19 Mei 2024 | 08:30 WIB
KANWIL DJP SULUTTENGGOMALUT

Sengaja Tidak Setor Pajak, Direktur CV Kena Vonis Denda Rp 347 Juta

Kamis, 16 Mei 2024 | 17:09 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Demi Penegakan Hukum, DJP Jawa Barat Minta Dukungan Teknis Kepolisian

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya