Seleksi ASN 2021, BKN Siapkan Satu Portal Pendaftaran Khusus

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan peningkatan fitur SSCASN peserta seleksi ASN di antaranya tak perlu mengunggah sejumlah dokumen, seperti ijazah, Surat Tanda Registrasi, serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada saat mendaftar.

“Portal SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik Kemdikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi Perguruan Tinggi di Kementerian Ristekdikti,” tuturnya seperti dilansir Setkab, Senin (29/03/2021).

BKN memastikan peserta seleksi ASN dapat mengakses informasi seluruh formasi yang dibuka pemerintah, termasuk inovasi baru pada portal SSCASN. Sebelumnya, peserta hanya dapat melihat ketersediaan formasi satu per satu di website masing-masing instansi.

“Kini, cukup melalui portal SSCASN, peserta dapat mengakses seluruh informasi formasi yang dibuka pemerintah,” tutur Bima.

Dia juga memastikan BKN akan tetap menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan seleksi ASN, termasuk mencegah terjadinya tindak kecurangan atau percaloan.

Saat ini, BKN tengah menyiapkan fitur tambahan pada sistem CAT BKN, yaitu face recognition yang diperuntukkan untuk mengidentifikasi peserta yang melakukan ujian sehingga dapat meminimalkan percaloan dalam pelaksanaan ujian.

BKN juga memastikan tetap menerapkan prosedur pelaksanaan ujian sesuai protokol kesehatan dalam rekrutmen ASN tahun 2021. Salah satunya dengan menghadirkan live score peserta melalui Youtube BKN agar hasil ujian dapat dipantau di mana saja dan tidak berkerumun di lokasi ujian.

Selain itu, BKN juga akan menyediakan sarana khusus bagi peserta positif Covid-19 sehingga tetap dapat berkesempatan mengikuti seleksi. Kemudian, peserta seleksi di luar negeri akan tetap dapat mengikuti ujian di kantor KBRI setempat.

“Memfasilitasi peserta ujian di luar negeri jadi pengalaman baru dalam pelaksanaan seleksi tahun 2020. Tahun lalu BKN sudah melaksanakan ujian seleksi di lima belas negara lewat kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri,” ujar Bima. (rig)