RAPBN 2024 DAN NOTA KEUANGAN

Selenggarakan Pemilu, KPU Bakal Dapat Anggaran Rp 28 Triliun pada 2024

Muhamad Wildan | Minggu, 20 Agustus 2023 | 12:30 WIB

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) didampingi Komisioner KPU Idham Holik (kiri) dan August Mellaz (kanan) memberikan keterangan saat penetapan dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2024 di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (18/8/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mendapatkan anggaran senilai Rp28,36 triliun pada tahun depan, lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diberikan pada tahun ini sejumlah Rp20,23 triliun.

Berdasarkan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2024, mayoritas anggaran KPU pada 2024 akan digunakan untuk mendukung program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.

"Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp26,28 triliun atau 92,6%," sebut pemerintah dalam RKAKL 2024, dikutip pada Minggu (20/8/2023).

Bila diperinci berdasarkan jenisnya, total belanja barang yang dialokasikan kepada KPU untuk tahun depan mencapai Rp26,79 triliun. Adapun belanja pegawai sepanjang 2024 diperkirakan mencapai Rp1,44 triliun.

Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, KPU berencana untuk mengembangkan sistem IT yang lebih terintegrasi, melakukan sosialisasi tahapan pemilu secara masif, melakukan penataan SDM, hingga melakukan perbaikan dan pembangunan kantor.

Anggaran Bawaslu

Untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah akan mengucurkan anggaran senilai Rp11,6 triliun, lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun ini sejumlah Rp7,06 triliun.

Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu, yakni mengawasi penyelenggaraan pemilu serta menindaklanjuti laporan yang terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.

Bawaslu juga telah meluncurkan indeks kerawanan Pemilu 2024, meluncurkan aplikasi sistem penanganan pelanggaran pemilu, melaksanakan patroli pengawasan pada masa kampanye, merekrut anggota Bawaslu kabupaten/kota, menyusun alat kerja pengawasan kampanye, hingga melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. (rig)