Serahkan DIPA & TKDD 2022, Jokowi Ingatkan Soal Risiko Ketidakpastian

"Ketidakpastian di bidang kesehatan dan ekonomi harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," katanya, Senin (29/11/2021).

Presiden menuturkan APBN 2022 memiliki peran sentral. Terlebih, Indonesia menjadi Presidensi G-20. Dalam forum tersebut, lanjutnya, Indonesia harus mampu menunjukkan kemampuan menghadapi perubahan iklim seperti mengenai pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan.

Selain itu, sambung Jokowi, APBN 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan dukung reformasi struktural. APBN akan difokuskan pada 6 kebijakan utama antara lain melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Lalu, APBN diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, meningkatkan SDM unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kemudian, APBN juga diarahkan untuk penguatan desentralisasi fiskal sehingga kesejahteraan antardaerah dapat meningkat dan lebih merata, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting sehingga belanja lebih efisien.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta K/L dan pemda segera memulai proses lelang sehingga belanjanya bisa langsung terealisasi sejak awal 2022. Menurutnya, percepatan realisasi belanja sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Menurutnya, APBN 2022 masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical, tetapi tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah-panjang.

"Kami harapkan DIPA K/L dan daftar alokasi TKDD 2022 dapat segera ditindaklanjuti agar kegiatan untuk pelaksanaan APBN dapat dilakukan segera pada awal tahun untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Pada APBN 2022, pemerintah dan DPR sepakat belanja negara akan mencapai Rp2.714,2 triliun. Senilai Rp945,8 triliun akan dialokasikan kepada 82 K/L, sedangkan Rp769,6 triliun dianggarkan dalam bentuk TKDD dan diserahkan kepada gubernur dan bupati/walikota. (rig)