Serapan Belanja Masih Rendah, Ini yang Dilakukan Ditjen Perbendaharaan

"Kami tetap dorong K/L dan Pemda untuk merealisasikan anggaran dan kita optimis angkanya naik pada Desember 2019," katanya dalam press tour APBN 2020, Jumat (15/11/2019).

Menurut Lidya, baik kementerian/lembaga dan Pemda masih mempunyai waktu untuk melakukan pencairan anggaran karena batas waktu paling lambat pengajuan pada 20 Desember 2019. Adapun serapan anggaran diprediksi tidak akan mencapai 100% dari target sebesar Rp35,08 triliun.

Kanwil DJPb wilayah NTT memproyeksikan realisasi belanja K/L hingga akhir tahun mencapai Rp8,8 triliun atau 84,6% dari target. Sedangkan secara keseluruhan Lidya mendorong serapan anggaran dapat menyentuh 90% dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, koordinasi terus dilakukan kepada bendaharawan baik pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk segera melakukan realisasi belanja.

Dia menyebutkan realisasi belanja pemerintah pusat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Catatan DJPb menunjukan kontribusi belanja APBN untuk K/L dan TKDD di NTT menyumbang 40% pertumbuhan ekonomi NTT.

"Kontribusi APBN ke pertumbuhan ekonomi NTT sangat tinggi. Konsumsi pemerintah itu mendukung 30%-40% PDRD NTT. Artinya, pertumbuhan NTT masih tergantung pada dana alokasi APBN dari sisi konsumsi pemerintah," paparnya.

Lidya meyakini dengan serapan belanja yang dilakukan pada kuartal IV ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,32% di 2019. Dengan demikian, ada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,29% dengan serapan belanja APBN mencapai Rp34,3 triliun. (Bsi)