Singgung PPN Multitarif, Banggar DPR Beri Catatan Khusus

"Adanya penerapan tarif yang berbeda akan berisiko terhadap kesalahan penerapan tarif. Selain itu, administrasi setiap transaksi bakal lebih sulit. Ini dapat berimplikasi berkurangnya efisiensi PPN," sebut Banggar, Senin (31/5/2021).

Untuk itu, Banggar berpandangan skema PPN tarif tunggal seperti saat ini lebih baik ketimbang PPN multitarif. Selain itu, tarif tunggal ini juga dinilai lebih mampu mendukung terciptanya kepatuhan terhadap administrasi pajak.

Penerapan PPN multitarif bukanlah barang baru. Di beberapa negara, tarif PPN normal diterapkan berbarengan dengan tarif PPN khusus yang lebih rendah atas barang dan jasa tertentu. Lalu, tarif yang lebih tinggi diterapkan atas barang yang tergolong mewah.

Merujuk pada dokumen KEM-PPKF 2022, skema PPN multitarif merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi fasilitas-fasilitas PPN yang selama ini diberikan. Hal ini dikarenakan fasilitas PPN justru dapat menjadi distorsi terhadap daya saing produk lokal.

Selain itu, terdapat pula indikasi yang menunjukkan fasilitas PPN yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran dan mengikis basis pemajakan. Untuk itu, perluasan basis PPN tersebut menjadi opsi yang ditawarkan pemerintah. (rig)