Soal Harga Karbon, Bahlil Sebut Negara G-20 Belum Capai Kesepakatan

"Karbon negara maju tinggi sekali, sampai US$100. Negara-negara berkembang awalnya mau US$10, sekarang naik ke US$20. Itupun kami anggap belum adil, kami minta minimal US$50," ujar Bahlil dalam media gathering, dikutip pada Senin (14/11/2022).

Dia berpandangan nilai ekonomi karbon US$50 per ton merupakan nilai yang wajar mengingat kontribusi emisi Indonesia hanya 2,4 juta metrik ton, sedangkan negara-negara maju sudah mencapai 10 juta metrik ton atau bahkan lebih.

Keberatan atas kesenjangan nilai ekonomi karbon antara negara maju dan negara berkembang tersebut juga telah disampaikan pemerintah pada B-20 Summit, Minggu (13/11/2022).

Selama ini, lanjut Bahlil, negara maju berpandangan nilai ekonomi karbon di negaranya perlu dihargai tinggi karena modal yang dibutuhkan melaksanakan penanaman modal yang ramah lingkungan di negara maju cenderung lebih mahal.

Sebaliknya, nilai ekonomi karbon di negara berkembang dipandang lebih murah dibandingkan dengan negara maju karena investasi ramah lingkungan di negara berkembang tidak memerlukan modal yang besar.

"Sebagian berpandangan harga karbon kami dianggap murah karena kami memiliki lahan yang cukup, mangrove, dan karang. Kalau cara pandang itu yang dipakai maka akan timbul pertanyaan. Habisi dulu mangrove agar harga karbon kita sama," ujar Bahlil.

Bahlil berpendapat harga karbon negara maju dan negara berkembang harus ditetapkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat pada generasi yang akan datang.

Untuk diketahui, para pemimpin 20 negara dengan PDB terbesar di dunia akan bertemu dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada besok, Selasa (15/11/2022), dan Rabu (16/11/2022).

Terdapat 17 negara yang pemimpinnya hadir dalam gelaran KTT G-20. Pemimpin negara yang tidak hadir antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador. (rig)