Soal Penyetaraan Jabatan ASN, Ini Kata Tjahjo Kumolo

“Karena Bapak Presiden RI Joko Widodo menginginkan pemerintahan yang smart, ramping, dapat memangkas birokrasi agar terciptanya kecepatan perizinan dan pelayanan bagi masyarakat,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PAN-RB, Kamis (28/1/2021).

Tjahjo menjelaskan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan, perlu mempertimbangkan jumlah dan jenis jabatan di lingkungan instansi pemerintah dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selain itu, lanjutnya, jabatan fungsional dipercaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman digitalisasi karena sifatnya yang mandiri dan lincah sehingga sistem flexible working arrangement dengan regulasi proses bisnis yang sederhana bisa terwujud.

Khusus untuk pejabat fungsional di lingkungan BKKBN, Tjahjo meminta ASN untuk dapat adaptif dan mampu memberikan pelayanan berkualitas yang cepat, aman, tepat, mampu memahami keinginan pengguna layanan, ramah, dan melindungi.

Yang tidak kalah penting, sambungnya, para pemangku jabatan fungsional juga harus mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendorong produktivitas masyarakat dan mampu bersaing secara global.

Tjahjo memastikan Kementerian PAN-RB akan menciptakan prospek yang baik dan menjawab tantangan agar jabatan fungsional dapat menghadapi era digitalisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan berkolaborasi dengan instansi pemerintah terkait. (rig)