Sosialisasi di Madiun, Kanwil DJP Jatim II Tegaskan Lagi Manfaat PPS

“Saya datang sebagai teman. Kami datang sebagai teman, menyampaikan informasi bahwa DJP ada program untuk mengungkapkan harta yang belum disampaikan dengan sukarela dengan cara membayar PPh,” ujar Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin.

Dikutip dari keterangan resmi, Vita mengajak para wajib pajak yang hadir untuk bergotong-royong membantu negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan dengan cara patuh membayar pajak.

PPS, sambung dia, memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang ingin memperbaiki kepatuhan perpajakannya melalui 2 skema kebijakan. Skema kebijakan I untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Sementara itu, skema kebijakan II diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan harta pada 2016-2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

DJP memiliki data, baik dari internasional maupun nasional, yang memungkinkan otoritas mengetahui harta wajib pajak yang belum dilaporkan. Menurut Vita, PPS merupakan kesempatan yang baik untuk mengungkapkan harta yang belum terlaporkan dengan benar.

Dengan mengikuti PPS, lanjut dia, wajib pajak akan banyak mendapatkan manfaat. Adapun manfaat yang dimaksud di antaranya harta yang sudah diikutkan PPS akan aman serta tidak akan menjadi objek penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terkait tindak pidana perpajakan.

Oleh karena itu, Vita mengajak wajib pajak segera memanfaatkan program yang akan segera berakhir pada 30 Juni 2022. Keikutsertaan dalam PPS dilakukan secara online melalui akun wajib pajak dengan login pada laman https://djponline.pajak.go.id.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengajak para wajib pajak untuk mengikuti PPS. Menurut dia, peran pajak sangat penting dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pajak menopang APBN dan APBD

“Program ini diselenggarakan berdasarkan asas kesukarelaan, kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Oleh karena itu, kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela,” ujar Soeko.

Dalam kesempatan itu ada pula talk show dengan moderator Kepala KPP Pratama Ponorogo Indra Priyadi. Ada 3 narasumber yang hadir, yakni Kepala KPP Pratama Madiun Santoso Dwi Prasetyo, Kepala KPP Pratama Ngawi Budi Hartono, dan Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jawa Timur II F.G. Sri Suratno.

Sebelumnya, Kanwi DJP Jawa Timur II telah melaksanakan roadshow di 5 klaster wilayah. Pertama, wilayah Sidoarjo Raya. Kedua, wilayah Gresik, Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro. Ketiga, wilayah Pamekasan dan Bangkalan. Keempat, wilayah Madya Sidoarjo dan Madya Gresik. Kelima, wilayah Mojokerto dan Jombang.

Adapun berdasarkan pada data yang telah dihimpun per 2 Juni 2022, untuk Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, PPh yang telah terkumpul dari PPS mencapai Rp141,9 miliar. PPS diikuti 1.376 wajib pajak yang tersebar di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. (kaw)