Sri Mulyani Sebut Defisit APBN 2023 Ditargetkan di Bawah 3 Persen

"Untuk 2023, postur akan kembali mengikuti sebelum terjadinya pandemi yaitu dengan defisit di bawah 3%," katanya melalui konferensi video, Rabu (16/2/2022).

Saat ini, lanjut Sri Mulyani, pemerintah mulai menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023. Secara umum, ekonomi ditargetkan tumbuh lebih tinggi dengan kisaran 5,3%-5,9%.

Menurutnya, pemerintah akan menyusun APBN 2023 secara hati-hati karena ancaman pandemi Covid-19 atau tantangan baru lainnya masih membayangi. Terlebih, APBN 2023 akan menjadi tahun perdana defisit kembali ke level 3%.

Mantan direktur pelaksana World Bank ini juga menegaskan APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi pada 2023. Meski demikian, peranannya akan mengecil dan digantikan oleh sumber-sumber pertumbuhan non-APBN.

"Kami akan menyusun APBN 2023 secara sangat hati-hati dengan tetap perhatikan ancaman dari pandemi yang kami harapkan menjadi endemi atau normal dan munculnya tantangan-tangan baru yang harus kita waspadai," ujar Sri Mulyani.

Menkeu menambahkan salah satu tantangan yang harus diwaspadai saat ini di antaranya lonjakan inflasi dunia, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) yang sempat menyentuh 7,5% pada bulan lalu.

Dia menilai lonjakan inflasi tersebut akan memberikan dampak rambatan dalam bentuk keluarnya arus modal dari negara berkembang dan naiknya imbal hasil surat berharga negara.

Pemerintah melalui UU 2/2020 berkomitmen mengembalikan defisit APBN ke level 3% pada 2023. Defisit APBN sempat melebar hingga 6,09% terhadap PDB pada 2020 dan berangsur turun menjadi 4,65% PDB pada 2021.

Pemerintah menargetkan defisit APBN 2022 senilai Rp868,0 triliun atau 4,85% terhadap PDB. (rig)