Sri Mulyani Sebut OECD Jadi Mitra Aktif untuk Reformasi Perpajakan

"Terlebih lagi, saat ini kita juga sedang mengimplementasikan reformasi perpajakan dengan hadirnya UU HPP," katanya dalam Instagram @smindrawati, dikutip pada Sabtu (24/6/2023).

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan sejumlah undang-undang untuk melaksanakan reformasi perpajakan dari sisi regulasi. Undang-undang tersebut yakni UU Cipta Kerja, UU HPP, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Misalnya pada UU HPP, pemerintah melakukan reformasi kebijakan yang mencakup ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak karbon, serta cukai.

Meski saat ini Indonesia belum menjadi anggota dari OECD, Sri Mulyani menyebut banyak sekali dukungan yang telah diterima, khususnya pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu. Menurutnya, berbagai laporan yang diberikan OECD menjadi salah satu bahan pertimbangan kita dalam memproyeksikan perekonomian Indonesia ke depan.

Usai menghadiri acara Paris Summit, dia sempat bertemu dengan Sekjen OECD Mathias Cormann. Melalui pertemuan tersebut, dia berterima kasih atas seluruh dukungan OECD kepada Indonesia.

Dukungan OECD diharapkan terus berlangsung, termasuk dalam implementasi transisi energi Indonesia (ETM).

"Semoga hubungan yang telah terjalin sangat baik dan konstruktif antara Indonesia-OECD selama ini dapat terus terjaga," ujarnya. (sap)