Sri Mulyani Tegaskan RUU HKPD Bukanlah Upaya Resentralisasi

"Upaya penguatan disiplin belanja daerah dan target kinerja dalam TKD bukan dan tidak seharusnya diinterpretasikan sebagai resentralisasi, tetapi ikhtiar pemerintahan secara keseluruhan dalam meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal," katanya, Senin (13/9/2021).

Sri Mulyani menegaskan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah adalah suatu konsep yang dinamis dan tidak statis. Implementasi desentralisasi fiskal pada berbagai negara selalu disesuaikan dengan konteks lokal serta kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara.

Menurutnya, desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia lebih dititikberatkan pada kewenangan belanja, sedangkan kewenangan atas penerimaan masih lebih banyak dititikberatkan pada pemerintah pusat.

Dengan demikian, sambungnya, pendanaan yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan belanja pada daerah masing-masing masih ditopang oleh pemerintah pusat melalui TKD sebagai alat redistribusi.

"Meski demikian, penting diketahui diskursus desentralisasi fiskal tidak lagi terfokus pada dari mana sumber keuangan itu berasal, tetapi lebih menekankan kepada output dan outcome yang dicapai dari pengelolaan sumber keuangan tersebut," tuturnya.

Meski pemerintah pusat telah melakukan redistribusi dan menekankan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berfokus pada output dan outcome, kualitas belanja daerah dan penggunaan TKD oleh pemda faktanya masih belum optimal.

Sebagian besar TKD, khususnya dana alokasi umum (DAU), juga masih digunakan untuk belanja pegawai. "DAU cenderung berkorelasi positif terhadap belanja pegawai. DAU habis untuk belanja pegawai," ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga menambahkan belanja modal di daerah juga berkorelasi positif dengan transfer dana alokasi khusus (DAK) fisik. Dengan demikian, terdapat indikasi pemda hanya mengandalkan DAK untuk belanja modal.

"Ini crowding out. Pemda menggunakan DAK untuk belanja produktif, padahal esensinya DAK itu penunjang dari dana keseluruhan TKD dan APBD daerah tersebut," katanya.

Sri Mulyani juga menilai belanja daerah masih belum terfokus pada program tertentu. Hal itu terlihat dari besarnya jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yaitu sebanyak 29.623 program dan 263.135 kegiatan.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) mengusulkan beragam klausul yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah melalui TKD berbasis kinerja.

"Jadi yang diperbaiki adalah tata kelolanya, bukan diambil lagi kewenangannya," jelasnya. (rig)