Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru Soal Pengurusan Piutang Daerah Macet

"Piutang daerah…meliputi piutang daerah pada pemerintah daerah, bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah; dan piutang retribusi daerah dengan kategori macet yang tak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN," bunyi Pasal 2 PMK 137/2022, dikutip pada Rabu (21/9/2022).

Pasal 3 PMK 137/2022 menyebut piutang daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN terdiri atas piutang daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8 juta per penanggung utang (debitur) atau setara dan tanpa barang jaminan; atau piutang daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Piutang daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN pada prinsipnya harus diselesaikan sendiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, piutang daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN ialah piutang daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.

Kemudian, piutang daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, seperti karena tidak didukung dokumen sumber yang memadai; tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya; masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau telah diserahkan ke PUPN tapi dikembalikan atau ditolak.

Lebih lanjut, Pasal 7 PMK 173/2022 menyebutkan bahwa penghapusan piutang daerah yang tak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dapat dilakukan setelah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan. Dalam hal ini, upaya penagihan dilakukan dengan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau penagihan dengan kegiatan optimalisasi.

Piutang daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Nanti, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tersebut juga akan bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO. Adapun, PMK 137/2022 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 16 September 2022.

Sebagai informasi, PMK 137/2022 ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3)PP 35/2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. (rig)