Sri Mulyani Tunda Penyaluran DAU 353 Daerah, Ini Alasannya

“Kita berharap mereka segera melakukan perubahan APBD-nya di dalam rangka penanganan Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Untuk penyesuaian APBD, lanjut dia, ada instruksi yang spesifik. Salah satunya adalah terkait penurunan belanja barang minimal 50%. Hal yang sama juga berlaku untuk belanja modal, yaitu pengurangan minimal 50%.

Sri Mulyani mengatakan laporan penyesuaian APBD untuk penanganan pandemi virus Corona per Jumat (8/5/2020) siang telah disampaikan oleh 479 daerah. Masih ada 64 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Sebanyak 189 daerah masih belum memenuhi kriteria.

Kriteria yang dimaksud meliputi pemenuhan realisasi barang/jasa dan belanja modal minimal 50%, serta memperhatikan kemampuan APBD, penurunan PAD, dan perkembangan pandemi di wilayahnya.

Pada pemda yang disanksi penundaan DAU, Sri Mulyani akan menyalurkannya kembali setelah dilakukan perbaikan laporan perubahan APBD. "Kami [Kemenkeu dan Kemendagri] akan terus memonitoring mengenai hal ini," ujar Sri Mulyani.

Dengan penyesuaian APBD hingga hari ini, telah terjadi perubahan komposisi pada belanja daerah. Pada belanja barang/jasa terjadi penurunan dari 24,87% menjadi 20,86%, sedangkan belanja modal turun dari 18,16% menjadi 12,89%.

Adapun total belanja yang direalokasi dan refocusing para pemda mencapai Rp51,09 triliun. Alokasinya untuk bidang kesehatan atau penanganan pandemi Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial Rp18.88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi Rp9,88 triliun.

"Ini di luar yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk penanganan Covid," kata Sri Mulyani. (kaw)