Stimulus Pajak Penghasilan Karyawan Paling Disorot Publik

Stimulus untuk PPh Pasal 21 itu merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi efek virus Corona. Meski begitu, stimulus PPh tersebut hanya berlaku untuk karyawan di industri manufaktur.

Isu virus Corona saat ini memang semakin mengkhawatirkan. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) sudah mendeklarasikan Corona atau Covid-19 sebagai virus Pandemik.

Prospek ekonomi dunia pun semakin melempem. Hal itu ditandai dengan memerahnya indeks pasar saham di pelbagai dunia. Angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan turun 5% pada Kamis (12/03/2020), dan sistem perdagangan sempat dibekukan sementara. Berikut rangkuman berita sepekan 9-13 Maret 2020.

Mewujudkan Ditjen Pajak yang Bersih dari Korupsi

Seiring dengan momentum dimulainya pengawasan berbasis kewilayahan, Dirjen Pajak Suryo Utomo meminta bantuan wajib pajak (WP) untuk bersama-sama mewujudkan Ditjen Pajak (DJP) yang bersih dari korupsi.

Interaksi WP dengan fiskus haruslah berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak saling mengintervensi. Alhasil, hubungan dengan WP dapat berdasarkan kepercayaan sehingga mendorong kepatuhan sukarela WP.

Imbauan Dirjen Pajak juga bukan tanpa sebab. Dengan pengawasan berbasis kewilayahan, intensitas kunjungan fiskus dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke lapangan atau ke wajib pajak akan meningkat.

Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.12/2020 yang mengatur tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Dalam beleid baru itu badan usaha dan/atau pelaku usaha yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama dapat memperoleh pengurangan PPh badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama yang dilakukan.

Hanya saja, ketentuan yang ada di PP itu belum mendetail di antaranya perihal tarif. Alasan pemerintah, besaran tarif yang dinikmati oleh pelaku usaha KEK akan diselaraskan dengan omnibus law perpajakan.

Ketentuan Restitusi Dipercepat Diperlonggar

Kemenkeu berencana meningkatkan batasan nilai restitusi dipercepat pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang berlaku saat ini Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar guna membantu arus kas dunia usaha di tengah tekanan efek virus Corona.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, virus Corona membuat pergerakan orang berhenti, sehingga pendapatan dan cash flow pelaku usaha terganggu. Untuk itu, pemerintah meringankan beban pelaku usaha melalui pelonggaran ketentuan restitusi dipercepat.

Restitusi dipercepat adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan tanpa pemeriksaan, melainkan hanya dengan penelitian saja. Untuk itu, prosesnya relatif lebih cepat dibandingkan dengan proses pemberian restitusi pada umumnya.

Insentif Pajak Sudah Diperhitungkan Secara Hati-hati

Insentif pajak bukannya tanpa konsekuensi. Pemberian insentif pajak berpotensi menggerus penerimaan pajak. Meski begitu, pemerintah mengklaim stimulus atau insentif sudah dihitung secara hati-hati.

Setelah fokus pada sektor pariwisata, stimulus jilid II untuk mengantisipasi efek virus Corona terhadap perekonomian difokuskan untuk industri manufaktur. Hal ini terutama difokuskan pada kelancaran arus kas perusahaan.

Pelbagai insentif pajak itu di antaranya fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), relaksasi pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan PPh pasal 25, dan relaksasi restitusi PPN dipercepat.

Daftar Lengkap Stimulus Ekonomi Jilid II

Pemerintah akhirnya merilis paket stimulus ekonomi jilid pada Jumat (13/3/2020). Stimulus terdiri dari stimulus fiskal dan nonfiskal. Stimulus juga diberikan untuk sektor keuangan, dan stimulus dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan.

Stimulus diharapkan bisa mengantisipasi efek virus Corona terhadap perekonomian dengan cara menjaga sektor riil tetap bergeliat dan menjaga daya beli masyarakat demi mendorong kinerja ekonomi domestik.

Virus Corona saat ini sudah menyebar secara global. Jumlah kasus di seluruh dunia mencapai angka 120.000 dan kematian telah melebihi 4.300. Kondisi ini juga mendesak pemerintah di seluruh dunia melakukan sejumlah pembatasan. (rig)