Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Strategi Jalankan Pemerintahan Agar Wajib Pajak Tetap ‘Waras’

A+
A-
2
A+
A-
2
Strategi Jalankan Pemerintahan Agar Wajib Pajak Tetap ‘Waras’

BANYAK literatur yang menyuguhkan topik mengenai pemerintahan. Sering kali dijumpai berbagai buku yang membahas idealisme, pandangan, serta pemikiran-pemikiran berbagai tokoh atau cendikiawan politik mengenai pemerintahan.

Topik terkait pemerintahan yang menarik perhatian orang pada umumnya seperti pencapaian serta kegagalan suatu pemerintahan, idealisme serta ambisi seorang politikus, serta jatuh-bangunnya suatu kekuasaan.

Artinya, masih banyak orang yang cenderung lebih menaruh perhatian pada tujuan yang ingin dicapai serta hasil yang telah diperoleh dari suatu pemerintahan. Hal-hal tersebut memang menarik dan penting untuk dibahas sebagai pembelajaran.

Baca Juga: Jualan Online-Reseller, Hitung Pajak Pakai Pembukuan atau Pencatatan?

Namun, aspek yang tidak kalah pentingnya, tapi cenderung dilupakan oleh banyak orang, adalah cara mewujudkan tujuan serta mendapatkan hasil yang diharapkan tersebut. Oleh karena itu, buku berjudul How to Run a Government: So that Citizens Benefit and Taxpayers Don’t Go Crazy hadir.

Buku yang ditulis oleh Michael Barber ini menawarkan pembahasan yang tidak banyak dibahas pada buku-buku mengenai pemerintahan sebelumnnya. Pembahasan terkait dengan bagaimana menjalankan pemerintahan agar tercapainya tujuan dan mendapatkan hasil-hasil yang diharapkan.

Pada bagian pembuka dalam bukunya ini, penulis menjelaskan kegagalan suatu pemerintahan umumnya diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai ‘science of delivery’. Adapun istilah ini mengimplikasikan ide serta gagasan yang mereka miliki dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca Juga: WP Cabang Buat Bupot dan Lapor SPT Masih di DJP Online Masing-Masing

Penulis mengatakan gagalnya suatu pemerintahan dalam memenuhi ekspektasi warganya dapat menimbulkan persepsi pemerintah telah menghamburkan uang pajak yang dibayarkan warganya sehingga akan berdampak terhadap ‘value’ yang diperoleh dari pembayaran pajak itu sendiri.

Oleh karena itu, secara tidak langsung, akan berdampak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena hilangnya kepercayaan. Dengan demikian, aparat pemerintah perlu belajar cara menjalankan pemerintahan agar dapat mencapai tujuan serta hasil yang diharapkan warganya.

Untuk itu, Barber dalam bukunya memaparkan poin-poin penting yang harus dipenuhi dalam menjalankan roda pemerintahan agar tercapainya tujuan dan harapan. Poin-poin itu antara lain priorities (menetapkan prioritas pemerintahan), Organization (merorganisir pemerintahan untuk mencapai tujuan), dan Strategy (menetapkan langkah perubahan yang akan diambil).

Baca Juga: Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Ada juga planning (unsur perencanaan yang baik), routines (membangun ritme/gerakan dalam mencapai tujuan), problem solving (mengidentifikasi permasalahan dan menentukan tindakan yang harus dilakukan), irreversibility (ireversibilitas), serta other people’s money (memastikan uang pajak digunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan tujuan).

Sesuai dengan frase Taxpayers Don’t Go Crazy pada judul bukunya, penulis ingin menyampaikan poin-poin yang dipaparkan pada bab 1 sampai bab 7 harus diterapkan secara sistematis oleh pemerintahan. Penerapan dilakukan dengan kesadaran sebagian besar uang yang mereka gunakan dalam menjalankan pemerintahan tersebut merupakan uang pajak dari warganya.

Dengan demikian, hasil yang didapat di berbagai sektor pelayanan publik seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan akan meningkat secara dramatis. Selanjutnya, ‘value’ yang diperoleh dari pembayaran pajak akan meningkat secara substansial dan warga tentu akan lebih percaya pada pemerintah.

Baca Juga: Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Poin-poin tersebut dijelaskan dengan memaparkan langkah-langkah yang harus diambil secara berurutan dan sistematis. Selain itu, yang menjadikan buku ini sangat spesial adalah dalam memaparkan setiap langkah tersebut, penulis menyajikan penjelasan yang didukung dengan berbagai contoh empiris-historis, mulai dari kebijakan pemerintahan beberapa pemimpin dunia hingga proses perencanaan komandan pasukan selama masa perang dunia.

Setiap contoh sejarah kepemimpinan juga diulas untuk menguak cara mereka berhasil menerapkan poin-poin yang disajikan tersebut selama masa kepemimpinannya. Dengan begitu, berbagai teori yang disajikan tidak tampak seperti retorika belaka.

Di sini, penulis ingin membuat pembaca melihat permasalahan-permasalahan tersebut dari perspektif pemerintah. Dengan begitu, pembaca juga dapat merasakan dan lebih mengerti sulitnya mengambil kebijakan dalam menjalankan pemerintahan. Di sisi lain tetap ada tuntutan menentukan prioritas dan memperoleh hasil yang diharapkan dari pemerintahannya.

Baca Juga: Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Pada dasarnya, suksesnya pelaksanaan pemerintahan suatu negara merupakan hasil dari kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah harus memanfaatkan uang pajak sebaik-baiknya. Rakyat harus memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademis serta aparat pemerintahan, tapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Tertarik membaca buku ini? Silahkan berkunjung ke DDTC Library. (faiz/kaw)

Baca Juga: Hitung Pajak Minimarket, WP Diedukasi soal Pembukuan atau Pencatatan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : buku, buku pajak, kebijakan pajak, kebijakan publik, wajib pajak, DDTC Library

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Juni 2024 | 12:30 WIB
KPP PRATAMA SOLOK

Beri Efek Jera, Juru Sita Pajak Blokir Rekening Milik WP

Rabu, 19 Juni 2024 | 17:55 WIB
REFORMASI PAJAK

Menilik Kontroversi Tax Expenditure dalam Reformasi Pajak

Rabu, 19 Juni 2024 | 11:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Status SPT Kurang Bayar Bakal Berubah Real Time

Selasa, 18 Juni 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Bagaimana Pembetulan SPT Tahun Pajak Sebelumnya?

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya