Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
GLoBE

 
Sabtu, 08 Juni 2024 | 10:00 WIB
OECD
Perbedaan interpretasi pajak minimum global oleh 2 atau lebih yurisdiksi akan memberikan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional yang dalam ketentuan GloBE
Kamis, 04 Januari 2024 | 13:00 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Rezim pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15% diyakini akan mendorong terciptanya keadilan sistem pajak.
Selasa, 31 Oktober 2023 | 13:00 WIB
BINCANG ACADEMY
Kemenkeu tengah menyusun RPMK sebagai landasan hukum untuk penerapan pajak minimum global. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini.
Kamis, 26 Oktober 2023 | 15:15 WIB
ITF 2023
Pajak minimum global sebagaimana dimaksud dalam Pilar 2 berlaku terhadap perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas €750 juta per tahun.
Selasa, 24 Oktober 2023 | 18:00 WIB
ITF 2023
RPMK akan dibahas oleh Kemenkeu bersama kementerian lainnya.
Selasa, 24 Oktober 2023 | 13:37 WIB
ITF 2023
Kebijakan terkait dengan insentif pajak bisa terpengaruh oleh penerapan Pilar 2. Karenanya, pemerintah mengajak banyak pihak untuk mendiskusikannya.
Selasa, 24 Oktober 2023 | 11:25 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
PP 55/202 mengatur bahwa pajak minimum global dapat dikenakan atas grup perusahaan multinasional yang tercakup dalam perjanjian dalam rangka mencegah BEPS.
Selasa, 12 September 2023 | 09:31 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Dapatkan pemahaman konseptual, panduan aturan, pembaruan, serta strategi antisipasi terkait dengan lanskap dan regulasi perpajakan internasional terbaru.
Selasa, 18 Juli 2023 | 16:15 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
OECD sedang menyiapkan handbook yang memberikan panduan implementasi GloBE secara efektif.
Senin, 02 Januari 2023 | 10:45 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL
Perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tertentu dalam perjanjian atau kesepakatan bakal dianggap memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif.
1 2 3 >