Tagih PNBP, Kemenkeu Perluas Penerapan Sistem Blokir Otomatis di K/L

"Ke depan, sudah antre kementerian lain untuk menerapkan automatic blocking system ini," katanya, dikutip pada Minggu (1/10/2023).

Rahayu mengatakan perluasan penerapan ABS dilaksanakan secara bertahap. Menurutnya, perluasan implementasi sistem tersebut akan mempertimbangkan usulan dari setiap kementerian/lembaga (K/L).

Pada tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memperluas implementasi penerapan ABS di Kementerian ESDM. Dari semula di Ditjen Minerba, nanti bakal ke Ditjen Migas dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE).

Untuk di kementerian/lembaga lainnya , penerapan ABS dalam waktu dekat bakal dilaksanakan pada sistem layanan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta layanan keimigrasian dan perizinan administrasi hukum umum (AHU) di Kemenkumham.

Selain itu, penerapan ABS juga tengah diujicobakan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Di 2023 ini, yang namanya perluasan automatic blocking system itu memang satu per satu," ujar Rahayu.

Merujuk Pasal 182 PMK 155/2021 s.t.d.d PMK 58/2023, kementerian/lembaga dapat menghentikan pelayanan jika wajib bayar tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PNBP, kewajiban pemenuhan dokumen pembayaran PNBP, atau kewajiban pertanggungjawaban PNBP.

Kementerian/lembaga pengelola PNBP juga dapat meminta DJA untuk menghentikan akses layanan kode billing. Permintaan tersebut dapat diajukan kepada DJA melalui ABS.

Jika wajib bayar yang dikenai blokir sudah memenuhi kewajiban PNBP-nya, kementerian/lembaga pengelola PNBP dapat melakukan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode billing. Pembukaan juga dilakukan melalui ABS. (rig)