Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tahukah Anda? Produk Yoghurt dan Keju Pernah Kena Pajak Barang Mewah

A+
A-
0
A+
A-
0
Tahukah Anda? Produk Yoghurt dan Keju Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Ilustrasi. (sumber: iStock)

JAKARTA, DDTCNews – Yoghurt dan keju ternyata sempat menjadi barang kena pajak (BKP) tergolong mewah sehingga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Berdasarkan penelusuran sejumlah peraturan, yoghurt dan keju dikenakan PPnBM sejak 1994.

Pada tahun tersebut, pengenaan PPnBM atas yoghurt dan keju diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 644/KMK.04/1994. Adapun yoghurt dan keju termasuk ke dalam barang mewah pada Lampiran I dan dikenakan tarif PPnBM sebesar 10%.

“Atas penyerahan BKP Yang tergolong mewah di dalam daerah pabean oleh pabrikan atau impor BKP yang tergolong mewah yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dikenakan PPnBM dengan tarif 10%.” Bunyi Pasal 1 KMK tersebut, dikutip pada Jumat (22/3/2024).

Baca Juga: Pengesahan RUU PPN PMSE Jadi Prioritas Parlemen Filipina

Berdasarkan lampiran tersebut, yoghurt dan keju termasuk kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi yang dibotolkan/dikemas. PPnBM tidak hanya menyasar yoghurt murni, tetapi juga yoghurt dengan tambahan gula/diberi rasa/mengandung buah-buahan, biji-bijian atau kokoa.

Sementara itu, keju yang menjadi objek PPnBM meliputi keju parut, dan keju bubuk dari semua jenis, keju blue veined, dan keju lainnya yang dibotolkan/dikemas. Dalam perkembangannya, ketentuan yang menjadi dasar pengenaan PPnBM atas yoghurt dan keju terus berubah.

Kendati demikian, yoghurt dan keju tetap dikenakan PPnBM dengan tarif yang sama, yaitu sebesar 10%. Pengenaan PPnBM atas yoghurt dan keju bertahan sampai akhir 2004.Memasuki 2005, yoghurt dan keju tidak lagi dikenakan PPnBM.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Hal ini terlihat dalam lampiran PMK 620/2004 yang tidak lagi mencantumkan yoghurt dan keju. Berdasarkan pertimbangan PMK 620/2004, perubahan dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan PPnBM atas BKP yang tergolong mewah.

Dalam perkembangannya, ketentuan yang menjadi dasar pengenaan PPnBM atas BKP tergolong mewah selain kendaraan bermotor terus mengalami perubahan. Terakhir, ketentuan PPnBM atas barang mewah selain kendaraan bermotor di antaranya tercantum dalam PMK 96/2021 s.t.d.d. PMK 15/2023.

Merujuk beleid tersebut, saat ini terdapat 7 kelompok barang yang menjadi objek PPnBM. Barang yang menjadi objek PPnBM tersebut, yaitu kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30 miliar atau lebih.

Baca Juga: Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar

Lalu, kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa penggerak, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya (kecuali untuk keperluan negara), serta helikopter dan pesawat udara lainnya (selain untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga).

Lalu, kelompok senjata api lain (kecuali untuk keperluan negara) seperti senjata artileri, revolver dan pistol, kelompok kapal pesiar mewah (kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum), serta yacht (kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata). (sap)

Baca Juga: Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak penjualan atas barang mewah, PPnBM, pajak barang mewah, PPN, keju, yoghurt

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Juni 2024 | 23:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hotel Sediakan Jasa Biro Perjalanan Wisata, Kena Pajak PPN atau PBJT?

Selasa, 25 Juni 2024 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sajian Makanan di Lounge Bandara Kena PPN? Begini Aturannya

Selasa, 25 Juni 2024 | 14:00 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menarik! Daerah Ini Mengandalkan Penerimaan Pajak dari Jasa Katering

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB