Target Penerimaan Perpajakaan 2022 Dirilis, Belum Pulih ke Pra-Pandemi

"Penerimaan perpajakan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perpres ini," bunyi Pasal 2 huruf a Perpres 104/2021, dikutip Jumat (10/12/2021).

Secara umum, target penerimaan perpajakan yang ditetapkan pada Perpres 104/2021 masih belum melampaui realisasi pada masa prapandemi. Realisasi penerimaan perpajakan pada 2019 tercatat mencapai Rp1.546,14 triliun.

Dengan demikian, target penerimaan perpajakan pada tahun depan masih -2,33% lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Target PPh ditetapkan hanya senilai Rp680,87 triliun, masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi PPh pada 2019 yang mencapai Rp772,26 triliun.

Target PPh badan pada 2022 ditetapkan senilai Rp185,14 triliun, masih -27,8% lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi PPh badan pada 2019 yang mencapai Rp256,74 triliun.

Sebaliknya, target PPh Pasal 21 yang berasal dari upah karyawan justru sudah lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2019. Pada tahun depan, PPh Pasal 21 ditargetkan mencapai Rp151,03 triliun, tumbuh 1,6% bila dibandingkan realisasi 2019 senilai Rp148,63 triliun.

Adapun target PPh final pada tahun depan ditetapkan senilai Rp131,6 triliun, tumbuh 5,6% bila dibandingkan dengan realisasi PPh final tahun 2019 senilai Rp124,54 triliun.

Berbanding terbalik dengan PPh, target PPN/PPnBM justru ditetapkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada era prapandemi. Pada 2022, PPN/PPnBM ditargetkan mencapai Rp554,38 triliun, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2019 yang mencapai Rp531,57 triliun.

Secara lebih terperinci, PPN dalam negeri pada 2022 ditargetkan mencapai Rp369,03 triliun, 6,5% lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi PPN dalam negeri pada 2019 yang senilai Rp346,31 triliun.

Target PPN impor pada 2022 juga ditetapkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2019, walaupun tidak signifikan. Pada 2022, PPN impor ditargetkan mencapai Rp174,32 triliun atau 1,79% lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi 2019 yang senilai Rp171,25 triliun.

Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya menyatakan target penerimaan perpajakan yang tertuang pada APBN 2022 masih belum memperhitungkan potensi tambahan penerimaan dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP diperkirakan akan memberikan tambahan penerimaan senilai Rp130 triliun untuk kas negara. (sap)