Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tekan Obesitas, Pemerintah Didesak Pajaki Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Tekan Obesitas, Pemerintah Didesak Pajaki Ini

Ilustrasi. (Foto: foodmanufacture.co.uk)

AUCKLAND, DDTCNews – Sejumlah para ahli menyerukan agar pemerintah memajaki daging merah untuk mengurangi risiko obesitas, perubahan iklim dan kurang gizi. Daging merah juga diklaim berkontribusi tinggi pada kematian dini.

Ketua Komisi Kesehatan Populasi Universitas Auckland, Boyd Swinbun, mengatakan respons nasional maupun internasional sangat lambat terkait dengan ketiga hal yang membahayakan itu.

“Pengenaan pajak akan berdampak pada potensi menurunnya tingkat konsumsi daging merah. Pemerintah bisa membebaskan lahan untuk menanam tanaman yang lebih berkelanjutan demi mencegah ketiga hal itu terjadi,” katanya dalam laporan tertulis, Senin (28/1).

Baca Juga: Ditolak Peternak, Negara Ini Akhirnya Batal Pajaki Sendawa Sapi

Lebih lanjut, seperti dirilis stuff.co.nz, laporan tersebut pun merekomendasikan konsumsi daging merah menjadi hanya 7 gram sehari atau setara satu hamburger dalam seminggu. Penghitungan ini diklaim terbaik untuk kesehatan dan lingkungan.

Namun, pedoman Kementerian Kesehatan merekomendasikan untuk mengonsumsi daging merah masak baik dari sapi maupun domba menjadi kurang dari 500 gram seminggu atau 71 gram sehari, sekitar 10 kali lipat dari hitungan dalam laporan Swinbun.

Berlawanan dengan Swinbun, pegawai Beef and Lamb Selandia Baru, Jeremy Baker, menyebut negara tidak memiliki masalah dengan konsumsi daging merah yang berlebihan. Pajak hanya akan mendorong beberapa konsumen daging merah ke makanan yang kurang sehat.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Keringanan Pajak, Sasar Pekerja Bergaji Menengah

“Sekitar 80% domba dan daging sapi di Selandia Baru diproduksi di wilayah berbukit yang cocok untuk pertanian, hewan ternak diberi makan rumput yang berkualitas. Petani kami pun sudah diakui di dunia,” tutur Baker.

Mengenai hal ini, Wakil Menteri Kesehatan Julie Anne Genter menegaskan pemerintah tidak berencana mengenakan pajak daging merah saat ini. Hanya, pemerintah memahami peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim sangat memengaruhi perilaku masyarakat.

“Obesitas dan perubahan iklim sering dibingkai sebagai masalah bagi individu untuk berubah. Laporan Swinbun memojokkan pemerintah dan menggambarkan kegagalan kebijakan publik, dan mereka memerlukan tindakan untuk melindungi kesehatan dan iklim,” tegas Genter. (Bsi)

Baca Juga: Otoritas Ini Naikkan Tarif Pajak atas Penghasilan dari Reksa Dana

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak daging, obesitas, selandia baru

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 31 Desember 2021 | 17:00 WIB
IRLANDIA

Irlandia Kaji Larangan Rokok Sepenuhnya & Kenaikan Pajak Signifikan

Senin, 01 November 2021 | 11:00 WIB
INGGRIS

Tidak Ramah Lingkungan, Susu dan Daging Bakal Dipajaki

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Kamis, 30 September 2021 | 16:00 WIB
SELANDIA BARU

Pacu Pasar Properti, Pemilikan Rumah Baru Bakal Dapat Keringanan Pajak

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya