Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tidak Ramah Lingkungan, Susu dan Daging Bakal Dipajaki

A+
A-
1
A+
A-
1
Tidak Ramah Lingkungan, Susu dan Daging Bakal Dipajaki

Ilustrasi. (foto: .organizedtransitionsllc.com)

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris mempertimbangkan untuk menerapkan pajak pada sumber makanan yang tidak ramah lingkungan seperti daging dan susu.

Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs George Eustice mengatakan Inggris memerlukan tambahan instrumen fiskal seperti pajak karbon pada masa depan. Hal tersebut sebagai upaya menjawab tantangan perubahan iklim.

"Pemerintah menyusun sistem baru untuk pajak pada sektor makanan yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk daging dan susu," katanya, Senin (1/11/2021).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Eustice menjelaskan skema pungutan atas emisi seperti pajak karbon akan menjadi pilihan utama pemerintah di berbagai negara untuk tujuan pemeliharaan lingkungan. Pungutan tersebut perlu dibarengi dengan pemberian subsidi bagi pelaku usaha terdampak.

Opsi subsidi tersebut berlaku untuk rencana pemerintah menerapkan pajak daging. Petani Inggris akan mendapatkan subsidi berupa insentif untuk memproduksi sumber makanan yang lebih ramah lingkungan. Sebelum Brexit, skema subsidi mencapai £3,5 miliar kepada petani Inggris.

"Lalu, pajak karbon lintas yurisdiksi dapat diperkenalkan untuk mendorong negara seperti Australia dan Selandia Baru mengatasi sumber emisi gas rumah kaca mereka," tuturnya.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Proposal pajak daging yang bakal ikut dibahas pada forum PBB tentang iklim di Glasgow pada pekan ini sudah mendapatkan kritik dari asosiasi petani lokal.

Sementara itu, Presiden Serikat Petani Nasional Inggris Minette Batters mengatakan skema pajak daging akan berjalan jika negara sentra produksi daging seperti Australia dan Selandia Baru ikut menetapkan pungutan yang sama.

Namun, petani dan peternak lokal akan mendapatkan masalah serius apabila hanya Inggris yang menerapkan pajak daging. Hal tersebut akan menggerus daya saing produk dalam negeri dan membuat bangkrut industri pengolahan daging lokal.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

"Jika anda memungut pajak di sini tapi tidak di negara lain, itu hanya cara yang akan membuat petani kita gulung tikar," tutur Batters seperti dilansir lbc.co.uk. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inggris, daging, susu, pajak, emisi karbon, pajak daging, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama