Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Telat atau Tak Lapor SPT, Ini Sanksi-Sanksi yang Bakal Dihadapi WP

A+
A-
6
A+
A-
6
Telat atau Tak Lapor SPT, Ini Sanksi-Sanksi yang Bakal Dihadapi WP

Petugas pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga (kiri) membantu seorang seorang wajib pajak mengisi laporan SPT tahunan pajak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Perlu diingat, kita sebagai wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh).

Pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi harus disampaikan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Artinya, wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT Tahunan PPh untuk tahun 2022 terakhir pada 31 Maret 2023 mendatang.

Hati-hati, bagi Anda yang terlambat atau tidak melapor SPT Tahunan PPh ada sanksi denda bahkan kurungan penjara!

Bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan terkena sanksi administrasi berupa denda dan berupa bunga. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), nominal sanksi denda terlambat lapor SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi adalah Rp100.000. Sanksi administrasi akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) yang akan diterbitkan dan dikirimkan oleh KPP ke alamat wajib pajak.

Sanksi administratif berupa bunga akan muncul jika wajib pajak memiliki kekurangan pembayaran pajak terutang. Tercantum dalam Pasal 9 ayat (2b) UU KUP, "Atas pembayaran atau penyetoran pajak … yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan".

Sanksi bunga dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan menteri keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Perkembangan tarif bunga per bulan dapat dilihat di sini.

Selain itu, UU KUP membagi sanksi dan denda tidak melaporkan SPT dalam 2 kategori, yaitu karena alpa dan karena sengaja.

Menurut Pasal 38 UU KUP, setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dia akan dipidana. Pidana denda atas kealpaan ini adalah paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan.

Kemudian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 UU KUP, setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dia akan dipidana. Pidana tersebut berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

Apabila wajib pajak punya pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, maka hukumannya ditambah denda paling kecil 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar dan paling besar 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar.

Perlu dipahami bahwa kesalahan dalam pengisian dapat berisiko SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi risiko, pengisian SPT Tahunan harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP.

Bagaimana cara mengisi dan melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan yang berlaku?

Dapatkan tips dan trik mudah pengisian SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi di kelas praktik DDTC Academy berikut Practical Course: Persiapan dan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2022.


Gabung grup Whatsapp DDTC Academy untuk mendapatkan informasi pelatihan pajak, informasi terbaru perpajakan dan berdiskusi pajak dengan member DDTC Academy lainnya. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DDTC Academy, agenda pajak, seminar pajak, kelas praktik, practical course, SPT Tahunan, lapor SPT

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Juni 2024 | 16:13 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Katalog Notifikasi Error Pelaporan SPT di DJP Online dan Solusinya

Jum'at, 31 Mei 2024 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Seluruh WP di AS Bisa Lapor SPT secara Gratis Mulai Tahun Depan

Jum'at, 31 Mei 2024 | 13:30 WIB
MALAYSIA

Jadi Sorotan Pemerintah, Kepatuhan Pajak Influencer Meningkat

Senin, 27 Mei 2024 | 14:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Wajib Pajak Nanti Bisa Download Dokumen yang Dilaporkan

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya