Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN, Guru dan Tenaga Kesehatan Diutamakan

"Dengan rekrutmen ASN yang terus kami terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non-ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif," ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dikutip pada Minggu (6/8/2023).

Pada 2023, pemerintah merekrut 570.000 ASN dengan 80% di antaranya tenaga honorer. Pada 2022, pemerintah merekrut 396.000 PPPK dengan 90% di antaranya adalah tenaga honorer. Dengan cara itu, 2,3 juta tenaga honorer secara perlahan akan dikurangi melalui pengangkatan menjadi ASN.

Sembari proses ini berlangsung, instansi pemerintah tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer sesuai dengan amanat peraturan-perundangan yang ada.

"Sembari kami amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK. Kami harap tidak ada rekrutmen honorer baru," tutur Anas.

UU 5/2014 tentang ASN serta PP 49/2018 melarang seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mempekerjakan tenaga honorer mulai 28 November 2023. Meski begitu, pemerintah tidak akan melakukan PHK massal atas seluruh tenaga honorer dimaksud.

"Presiden Jokowi memberi arahan, sebanyak 2,3 juta non-ASN ini harus tetap bekerja. Istilahnya, kami amankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana, ini yang sedang dibahas," kata Anas.

Menurunya, tenaga honorer tetap akan dipekerjakan tanpa ada penurunan pendapatan dari yang sudah diterima saat ini.

"Harus ada skema kerja yang lebih tepat dan adil," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah dan DPR sedang merevisi UU ASN dan mempertimbangkan untuk mengangkat sebagian tenaga honorer menjadi PPPK part time. Tenaga honorer bisa beralih status sebagai PPPK part time tergantung pada tugas yang diberikan oleh tenaga honorer bersangkutan. (rig)