UU HKPD Berlaku, 14 Layanan di Daerah Ini Tak Lagi Dipungut Retribusi

“Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah,” demikian penjelasan bagian umum UU HKPD, dikutip pada Selasa (16/1/2024).

Merujuk Pasal 187 huruf b UU HKPD, peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih berlaku paling lama 2 tahun sejak diundangkannya UU HKPD pada 2022.

Sementara itu, khusus ketentuan mengenai PKB, BBNKB, pajak MBLB, bagi hasil PKB, dan bagi hasil BBNKB dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD.

UU HKPD diundangkan pada 5 Januari 2022. Untuk itu, ketentuan dalam UU HKPD, selain yang sudah dikecualikan, mulai berlaku sejak 5 Januari 2024. Terkait dengan hal ini, pemerintah daerah perlu menyesuaikan ketentuan perihal ketentuan retribusi daerah.

Dari sisi retribusi jasa umum, kini hanya terdiri atas 5 objek retribusi dari sebelumnya sebanyak 15 objek. Retribusi yang dihapus meliputi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dan pengujian kendaraan bermotor (KIR).

Selain itu, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan/atau penyedotan kakus, pengolahan limbah cair, pelayanan tera/tera ulang, pelayanan pendidikan, dan pengendalian lalu lintas, juga turut dihapus.

Selanjutnya, jenis retribusi jasa usaha masih mirip dengan ketentuan terdahulu. Perubahan pada jenis retribusi jasa usaha yang mencolok terdapat pada dihapusnya retribusi terminal.

Dari jenis retribusi perizinan tertentu, kini terdiri atas 3 objek retribusi dari sebelumnya 6 objek. Adapun layanan yang tidak dipungut retribusi meliputi izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin trayek, dan izin usaha perikanan.

Selain itu, retribusi izin gangguan sebelumnya sudah dihapus melalui UU Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja pemerintah juga telah mengganti retribusi izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung. (rig)