Wah, Jumlah Pengaduan Pelayanan Perpajakan DJP Turun

“Hal tersebut tak lepas dari kerja DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam berbagai aspek. Digitalisasi layanan menjadi salah satu aspek utamanya," tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Jumat (25/9/2020).

Kehadiran layanan seperti e-registration, e-filling, e-billing, e-faktur, dan aplikasi lainnya telah memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Adapun kebutuhan itu seperti perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan, pembayaran, dan lainnya.

Peningkatan profesionalisme pegawai DJP juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana penunjang serta inovasi tanpa henti dalam pelayanan secara daring juga membantu penurunan jumlah pengaduan.

"Layanan pengaduan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan upaya DJP untuk terus melakukan perbaikan sekaligus menjalankan tugasnya sebagai suatu badan publik yang dituntut untuk memegang asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik," tulis DJP.

Dengan keterbukaan informasi, wajib pajak juga diminta untuk terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DJP. Langkah ini tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak di Indonesia.

Merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) DJP 2020—2024, pelayanan pajak melalui aplikasi digital dan call center akan diperbanyak. Ke depan, pemenuhan permohonan dari wajib pajak tidak perlu diselesaikan di kantor pelayanan pajak (KPP).

Pengembangan layanan juga akan terfokus pada user experience dan user friendly. Pengembangan layanan pajak berbasis digital tersebut dilakukan melalui 9 strategi utama. Simak artikel ‘Ini 9 Strategi Utama DJP Kembangkan Layanan Pajak Berbasis Digital’. (kaw)