Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Wah! Ternyata Minuman Bersoda Sempat Jadi Barang Mewah yang Kena Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Wah! Ternyata Minuman Bersoda Sempat Jadi Barang Mewah yang Kena Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Soda atau minuman bersoda sempat menjadi barang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Berdasarkan penelusuran sejumlah peraturan, soda dikenakan PPnBM setidaknya sejak 1991.

Pada tahun tersebut, pengenaan PPnBM atas soda diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 1183/KMK.04/1991. Adapun soda termasuk ke dalam barang mewah pada Lampiran I.

“Atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean oleh Pabrikan atau Impor Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 10%,” demikian bunyi Pasal 1 KMK 1183/KMK.04/1991, dikutip pada Senin (25/3/2024).

Baca Juga: Pengesahan RUU PPN PMSE Jadi Prioritas Parlemen Filipina

Berdasarkan lampiran itu, soda termasuk ke dalam kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol yang di botolkan/dikemaskan. Adapun soda yang dikenakan PPnBM adalah soda yang mengandung gula maupun tidak mengandung gula.

Ketentuan yang menjadi dasar hukum pengenaan PPnBM atas soda beberapa kali mengalami revisi. Kendati dasar hukumnya beberapa kali berganti, tarif PPnBM atas soda tidak berubah, yaitu sebesar 10%.

Pengenaan PPnBM atas soda bertahan sampai dengan akhir 2004. Memasuki awal 2005, soda tidak lagi dikenakan PPnBM. Hal ini terlihat dari Lampiran KMK 620/PMK.03/2004 yang tidak lagi mencantumkan air soda sebagai barang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Selain soda, air mineral kemasan dan air buah yang dijual eceran juga sempat dikenakan PPnBM. Namun, pengenaan PPnBM atas air buah yang dihasilkan pengusaha kecil dikecualikan dari pengenaan PPnBM.

Seperti halnya soda, air mineral kemasan dan air buah dikenakan PPnBM setidaknya mulai 1991 sampai dengan akhir 2004. Hal ini lantaran Lampiran KMK 620/PMK.03/2004 juga tidak lagi mencantumkan air mineral kemasan dan air buah sebagai objek PPnBM.

Berdasarkan pertimbangan KMK 620/PMK.03/2004, keadilan pengenaan PPnBM menjadi alasan dilakukannya perubahan. Selain soda, air mineral kemasan, dan air buah terdapat sejumlah objek lain yang juga dieliminasi pada 2004. Objek itu di antaranya yoghurt, keju, wewangian, dan preparat kecantikan. (sap)

Baca Juga: Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak penjualan atas barang mewah, PPnBM, pajak barang mewah, PPN, soda, minuman bersoda

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Juni 2024 | 23:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hotel Sediakan Jasa Biro Perjalanan Wisata, Kena Pajak PPN atau PBJT?

Selasa, 25 Juni 2024 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sajian Makanan di Lounge Bandara Kena PPN? Begini Aturannya

Selasa, 25 Juni 2024 | 14:00 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menarik! Daerah Ini Mengandalkan Penerimaan Pajak dari Jasa Katering

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade